KOTA BEKASI – Pendidikan itu adalah usaha sadar manusia. Pendidikan anak juga menjadi kewajiban orang tua, sekolah dan lingkungan yang dinamakan segi tiga kewajiban. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menanggapi banyaknya kritikan terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait mengirim siswa nakal ke Barak Militer.
“Sebenarnya, pendidikan itu adalah usaha sadar manusia, jadi jika sesama manusia ingin meningkatkan kesadaran berkaitan dengan tujuan hidupnya, maka ditanyakan kembali ke pihak yang mau dididik ini siapa,”ungkap Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi beberapa waktu lalu.
Dikatakan dengan menanyakan langsung ke pihak yang akan dididik baik orang tua anak sendiri, maka akan diketahui keinginannya orang tua dan anaknya seperti apa, apakah dia perlu pendidikan agama, disiplin seperti militer atau berkaitan dengan akademi atau pendidikan yang sifatnya berkaitan dengan olah raga.
Menurut Politisi PKS ini, untuk wilayah Kota Bekasi selama sekolah dan orang tua masih mampu menangani pendidikan anak tentunya tidak perlu ke Barak Militer.
“Saya sampai saat ini, belum dapat laporan dari komisi IV atau dari Disdik Kota Bekasi kaitan anak nakal apakah akan dikirim ke Barak Militer sesuai arahan Gubernur Jabar,”tukas Sardi Effendi.
Ia mengistilahkan pendidikan anak tersebut dengan segi tiga lingkungan di dalamnya ada orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sehingga dalam pendidikan anak itu harus ada tiga aspek kerja sama tersebut.
“Jadi aspek pendidikan itu secara filosofi luas. Kota bekasi ini jika memang orang tua, lingkungan masih mampu diserahkan ke orang tuanya jika tak mampu lagi mendidik anak-anaknya, baru kita carikan solusinya untuk mendidik supaya sukses dunia akherat,”paparnya.
Diketahui kebijakan Barak Militer ala Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM untuk anak nakal di kirim ke Barak Militer terus menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk sebelumnya dilontar Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan dengan meminta dihentikan.
Nuryadi Darmawan sebelum tegas menyebutkan bahwa kebijakan KDM tidak pas untuk Jawa Barat karena pola militer tidak pas digunakan untuk dunia pendidikan.
“Ada prinsip-prinsip militer yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, sesuai undang-undang Sisdiknas dan UU Hak Asasi Manusia (HAM),”papar Bang Nung sapaan akrab politisi senior PDIP ini. (*)
