Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
banner 970x250
POLITIK

Restrukturisasi PKB Kota Bekasi, Alit dan Murodi Tersingkir

×

Restrukturisasi PKB Kota Bekasi, Alit dan Murodi Tersingkir

Sebarkan artikel ini
Rizki Topananda
Foto bersama sejumlah pengurus PKB Kota Bekasi usai mengikuti kegiatan penetapan kepengurusan periode 2026-2031.

METROBEKASI.CO.ID – Keputusan DPP PKB merombak struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bekasi periode 2026-2031 menyita perhatian publik.

Pasalnya, di tengah bertahannya Rizki Topananda sebagai Ketua DPC untuk periode kedua, dua nama penting justru harus tersingkir dari jajaran inti partai.

Example 300x600

Alit Jamaludin yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi digantikan oleh Beny Surya. Sementara posisi Bendahara yang selama ini dipegang Ahmad Murodi kini beralih kepada Ahmad Satirudin.

Yang menarik, ketiganya sama-sama memiliki posisi strategis di DPRD Kota Bekasi.
Penetapan tersebut dibacakan langsung Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid melalui zoom meeting, Kamis (11/6/2026).

“Ketua DPC PKB Kota Bekasi dijabat oleh Rizki Topananda, Sekretaris adalah Beny Surya, dan Bendahara ialah Ahmad Satirudin,” ujar Jazilul.
Pergantian ini langsung memunculkan pertanyaan.

Apakah ini murni penyegaran organisasi?

Apakah DPP memiliki catatan evaluasi tertentu terhadap kepengurusan sebelumnya?

BACA JUGA :  Kabar Baik untuk Perangkat Wilayah: Honor RT/RW di Kota Bekasi Naik Signifikan

Ataukah terdapat dinamika politik internal yang tidak diketahui publik?

Sebab jika alasan utamanya regenerasi, mengapa kursi ketua tetap dipertahankan sementara sekretaris dan bendahara diganti.

Sebaliknya, jika kepengurusan lama dianggap berhasil, mengapa Alit Jamaludin dan Ahmad Murodi justru tidak lagi masuk dalam jajaran inti partai?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi menarik karena selama ini Alit maupun Murodi dikenal sebagai bagian dari mesin politik PKB Kota Bekasi yang ikut mengawal pertumbuhan partai hingga berhasil meraih lima kursi DPRD.

Saat dikonfirmasi, Rizki Topananda memilih menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan penuh DPP PKB.

“Secara prinsip semua sama, yaitu bergerak menuju kemenangan dan membangkitkan PKB di Kota Bekasi. Di internal, kami sudah terbiasa berbagi peran apa pun posisi dan jabatannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita solid dan memberikan peran terbaik buat masyarakat,” tegas Rizki.

BACA JUGA :  Reses Anim Imamuddin di Jatisari, Komitmen Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Warga

Pernyataan tersebut memang menegaskan sikap soliditas. Namun di sisi lain belum menjawab rasa penasaran publik mengenai alasan substantif pergantian dua posisi paling strategis di bawah ketua.

Sementara itu, Beny Surya yang dipercaya mengisi kursi sekretaris langsung memasang target tinggi.

Sebagai kader, kami tentu siap menjalankan keputusan DPP. Target kami ke depan langsung gaspol. Dalam waktu dekat, kami akan fokus pada persiapan pembentukan 56 ranting PKB di seluruh wilayah Kota Bekasi,” ungkap Beny.

Tak hanya itu, Beny juga optimistis PKB mampu meningkatkan perolehan kursi DPRD secara signifikan pada Pemilu mendatang.

“Kita hidup dan berpartai tentu harus punya target. Hari ini kita sudah punya 5 kursi, insyaallah ke depan target kita bisa meraih 7 sampai 10 kursi. Formulanya seperti apa, tentu masih kita rahasiakan. Tapi yang jelas, struktur partai sampai tingkat ranting dan anak ranting akan kita rapikan dulu, karena DPC tidak bisa bekerja sendiri tanpa mesin partai di akar rumput,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Dana Rp 100 Juta Per RW di Bekasi Terancam Mandek: Minim Sosialisasi, Aturan Berubah-ubah

Meski demikian, publik masih menunggu satu jawaban penting yang belum terungkap hingga saat ini.

Apa sebenarnya alasan Alit Jamaludin dan Ahmad Murodi digeser dari posisi strategis DPC PKB Kota Bekasi?

Apakah ini murni keputusan DPP berdasarkan kebutuhan organisasi?

Ataukah ada pertimbangan politik lain yang belum disampaikan secara terbuka?

Yang pasti, restrukturisasi kali ini bukan sekadar pergantian nama. Sebab dalam dunia politik, perubahan sekretaris dan bendahara sering kali dibaca sebagai penataan ulang peta kekuatan menjelang kontestasi politik berikutnya.

Dan Kota Bekasi kini sedang menunggu apakah keputusan ini akan memperkuat PKB, atau justru memunculkan babak baru dinamika internal partai.***