METROBEKASI.CO.ID – Hujan ekstrem yang mengguyur Kota Bekasi sejak Januari hingga awal Februari 2026 bukan hanya meninggalkan genangan, tetapi juga lubang-lubang menganga di berbagai ruas jalan. Dampaknya tak main-main: sekitar 50 persen infrastruktur jalan di Kota Patriot dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan hingga memakan korban jiwa.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Komisi 2 mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan langkah konkret dan terukur demi menjamin keselamatan pengendara serta kelancaran mobilitas masyarakat.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hari, menilai persoalan jalan berlubang tak bisa lagi ditangani dengan pola lama yang bersifat reaktif dan sementara. Ia secara terbuka mengkritisi efektivitas tim “Si Tambal” milik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA).
Menurutnya, metode penambalan yang selama ini dilakukan cenderung menggunakan material berkualitas rendah sehingga tidak mampu bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem. Hasilnya bisa ditebak: baru beberapa pekan diperbaiki, lubang kembali muncul saat hujan deras turun.
“Kalau bahan yang digunakan kualitasnya tidak baik, perbaikan hanya bertahan sebentar. Setelah diguyur hujan, rusak lagi. Ini bukan solusi jangka panjang,” ujar Latu.
Ia menegaskan, pendekatan tambal sulam harus segera ditinggalkan. Perbaikan jalan, kata dia, semestinya mengedepankan standar teknis yang sesuai dengan spesifikasi konstruksi, termasuk kualitas aspal dan sistem drainase yang memadai. Dalam kajian teknik sipil, kerusakan berulang biasanya dipicu kombinasi beban kendaraan berat, genangan air, serta struktur pondasi yang tidak optimal.
Selain faktor cuaca, Latu juga menyoroti persoalan tata kelola anggaran. Pada 2025, penyerapan anggaran sektor infrastruktur disebut hanya mencapai 90 persen. Meski secara angka terlihat tinggi, sisa anggaran yang tidak terserap dinilai berdampak pada tertundanya sejumlah pekerjaan prioritas.
Untuk itu, ia mendesak agar proses lelang atau tender pada anggaran murni 2026 segera dilaksanakan pada Februari ini. Percepatan tersebut dianggap penting agar pekerjaan fisik tidak kembali tersendat persoalan administratif.
“Kami minta ada pemetaan strategis. Jangan sampai keterlambatan lelang membuat pekerjaan mundur lagi. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga penting untuk ruas jalan yang bukan kewenangan kota,” tegasnya.
Sorotan lain muncul dari aksi swadaya sejumlah anak muda yang memperbaiki jalan berlubang dengan dana pribadi. Aksi tersebut viral dan menuai simpati luas dari masyarakat.
Bagi Latu, fenomena ini bukan sekadar gerakan sosial, melainkan sinyal bahwa publik menginginkan respons yang lebih cepat dan solutif dari pemerintah. Ia mendorong Wali Kota Bekasi untuk merangkul inisiatif warga tersebut sebagai bentuk partisipasi, sekaligus memastikan perbaikan dilakukan secara permanen dan sesuai standar.
Komisi 2, lanjutnya, akan terus mengevaluasi pengerjaan infrastruktur 2026 bersama Dinas BMSDA dan Disperkimtan, terutama dalam merespons dampak cuaca ekstrem terhadap kualitas jalan.
Ia menekankan bahwa infrastruktur yang baik bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga cerminan tata kelola yang efektif. Jalan yang aman dan nyaman adalah hak warga, bukan sekadar proyek tahunan.
“Dengan anggaran yang ada, kita berharap perbaikan tidak lagi sekadar tambal sulam. Yang dibutuhkan Bekasi adalah solusi permanen yang mengutamakan keselamatan,” pungkasnya. (adv)***
