METROBEKASI.CO.ID – Polemik dugaan perundungan (bullying) di Unity School Bekasi terus bergulir dan kini meluas menjadi sorotan publik. Bukan lagi semata perkara yang terjadi di lingkungan sekolah, kasus ini justru berkembang menjadi perdebatan mengenai etika pejabat publik setelah muncul dugaan adanya konflik kepentingan dalam proses pembahasannya di DPRD Kota Bekasi.
Gelombang kritik tersebut menguat setelah akun TikTok @gosipin_aja mengulas rangkaian dinamika kasus yang kemudian viral di media sosial. Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 30 ribu kali dan dibanjiri ratusan komentar. Mayoritas warganet mempertanyakan objektivitas sikap DPRD Kota Bekasi ketika salah satu anggota dewan diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang dibahas.
Berdasarkan informasi yang berkembang dan rangkaian peristiwa yang beredar di ruang publik, polemik tersebut diduga berawal dari insiden pecahnya botol minum milik anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi di lingkungan Unity School. Peristiwa yang semula terjadi di lingkungan sekolah itu kemudian berkembang menjadi dugaan perundungan dan akhirnya bergulir ke meja Komisi IV DPRD Kota Bekasi.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada 30 Juli lalu, Komisi IV memanggil sejumlah pihak untuk membahas persoalan tersebut. Dari forum itu lahir sejumlah rekomendasi, mulai dari evaluasi menyeluruh terhadap Unity School hingga usulan peninjauan terhadap aspek perizinan dan standar keamanan sekolah.
Namun, perhatian publik kemudian bergeser. Di tengah keluarnya rekomendasi resmi lembaga, muncul sorotan terhadap seorang anggota DPRD Kota Bekasi berinisial M, yang disebut merupakan orang tua dari salah satu anak yang berkaitan dengan polemik tersebut. Oknum anggota dewan tersebut juga disebut aktif mendorong langkah tegas terhadap pihak sekolah.
Kondisi itulah yang kemudian memunculkan persepsi di tengah masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan (conflict of interest) . Publik mempertanyakan apakah seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan suatu perkara semestinya ikut terlibat dalam pembentukan sikap kelembagaan yang berpotensi memengaruhi nasib pihak lain.
Meski hingga saat ini belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya pelanggaran etik maupun penyalahgunaan kewenangan, isu mengenai objektivitas proses pengawasan DPRD justru menjadi perhatian utama masyarakat.
Sorotan tersebut tercermin dari ratusan komentar yang membanjiri unggahan akun @gosipin_aja. Mayoritas warganet meminta agar proses pengawasan DPRD tetap berjalan secara profesional serta tidak dipengaruhi kepentingan pribadi.
“Spill anggota dewanya siapa itu Komisi IV?” tulis salah seorang warganet.
Komentar lain meminta partai politik melakukan evaluasi apabila nantinya ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.
“Lapor KDM, kalau terbukti memang kesalahan anak dewan, pecat bapaknya yang anggota DPRD karena sewenang-wenang,” tulis akun lainnya.
Sementara warganet lain mempertanyakan transparansi proses yang berlangsung.
“Spill nama anggota dewanya siapa dan dari partai mana, serasa Kota Bekasi kok jadi milik dia.”
Deretan komentar tersebut menunjukkan bahwa perhatian masyarakat kini tidak lagi hanya tertuju pada dugaan perundungan di lingkungan sekolah, melainkan juga pada integritas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap pejabat publik dituntut menjaga independensi serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran hukum, namun kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi publik bahwa keputusan yang diambil tidak lagi sepenuhnya objektif.
Karena itu, masyarakat kini menunggu penjelasan secara terbuka mengenai bagaimana mekanisme pembahasan kasus tersebut berlangsung di Komisi IV DPRD Kota Bekasi, termasuk apakah terdapat mekanisme untuk memastikan setiap keputusan diambil secara independen dan bebas dari kepentingan pribadi.
Kini, yang menjadi perhatian publik bukan lagi semata dugaan perundungan di Unity School. Yang dipertanyakan masyarakat adalah bagaimana DPRD Kota Bekasi menjaga marwah lembaganya agar setiap keputusan lahir demi kepentingan publik, bukan karena adanya hubungan personal dengan perkara yang sedang ditangani.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari oknum anggota DPRD berinisial M, pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memberikan ruang klarifikasi secara berimbang sesuai prinsip cover both sides.***
