KOTA BEKASI – Krisis sanitasi yang menghantui warga RT 06/RW 03, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, menelanjangi buruknya tata kelola lingkungan sekaligus mempermalukan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Bekasi.
Sejak lama, warga mengeluhkan septic tank cepat penuh, air toilet meluap, hingga kotoran manusia keluar ke permukaan. Tak jarang orang tua terpaksa membersihkan limbah itu sendiri dengan tangan kosong.
“Ini menjijikkan sekaligus mengancam kesehatan anak-anak,” ujar Maman, salah seorang warga setempat, Minggu (21/9/2025).
Ketiadaan saluran drainase memperparah keadaan. Air hujan bercampur dengan limbah rumah tangga dan rembesan septic tank, menggenangi jalanan. Saat musim hujan, kawasan ini berubah bak kolam kumuh beraroma busuk.
Aspirasi Mandek, Aksi Nyata Nihil
Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan aspirasi mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Namun semua hanya berhenti di ruang rapat tanpa tindak lanjut.
“Warga sudah berulang kali mengajukan permintaan agar ada saluran air, tapi tidak ada tindakan signifikan dari pemerintah kota,” keluh Maman.
Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di banyak kampung lain, terutama yang tidak berdekatan dengan kompleks perumahan pengembang.
DPRD Dituding Gagal Awasi Infrastruktur
Ketua Komunitas Adam Hawa Siliwangi, Kang Abel, menuding langsung Komisi II DPRD Kota Bekasi gagal menjalankan fungsinya.
“Mereka seharusnya mengawasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan warga. Faktanya, mereka abai. DPRD Kota Bekasi harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Kasus di Jatiluhur menjadi potret problem struktural Kota Bekasi: pembangunan fisik berorientasi seremonial dan mercusuar, sementara urusan mendasar seperti saluran air dan sanitasi dianaktirikan. Ironisnya, hal ini terjadi di kota penyangga ibu kota negara dengan APBD triliunan rupiah.
Minimnya drainase bukan sekadar soal kenyamanan, tapi ancaman kesehatan publik mulai dari diare, leptospirosis, hingga demam berdarah. Warga dipaksa hidup berdampingan dengan limbah dan potensi penyakit, sementara wakil rakyat bungkam.
“Kami kesulitan, mobil sedot tidak bisa masuk karena gang kecil. Jadi harus pakai selang panjang,” papar Kang Abel.
Fungsi Kontrol Mandul
Baginya, masalah ini bukan sekadar soal aspirasi warga yang tidak didengar, tapi bukti nyata mandulnya fungsi kontrol DPRD. Alih-alih mengawasi eksekutif, para wakil rakyat larut dalam rutinitas rapat, reses, dan kunjungan kerja yang jarang menyentuh persoalan riil di akar rumput.
“Sampai kapan DPRD Kota Bekasi membiarkan warganya hidup dalam bau busuk? Apakah harus menunggu korban penyakit baru bergerak?” ujarnya penuh kecewa.
Warga berharap DPRD segera turun langsung, membuka mata, telinga, dan hati bukan hanya mulut ketika rapat paripurna. Toilet meluap di Jatiluhur bukan sekadar soal septic tank; ini simbol gagalnya DPRD dalam menjalankan mandat rakyat.***
