METROBEKASI.CO.ID – Terbitnya Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mengingatkan publik pada berbagai persoalan yang selama ini membayangi proses penerimaan siswa baru.
Langkah KPK tersebut bukan muncul tanpa sebab. Dalam beberapa tahun terakhir, SPMB selalu menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian masyarakat. Bukan semata karena tingginya jumlah pendaftar yang ingin masuk sekolah negeri, melainkan karena berbagai polemik yang terus berulang dan belum pernah benar-benar tuntas.
Mulai dari persoalan daya tampung yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah lulusan, munculnya dugaan permainan domisili, hingga isu titip-menitip yang selalu menjadi bahan perbincangan publik setiap musim penerimaan siswa baru.
Di Kota Bekasi, polemik penerimaan siswa baru hampir selalu berujung pada persoalan klasik yang sama. Ribuan calon siswa berebut kursi sekolah negeri yang jumlahnya terbatas. Orang tua mendatangi sekolah, mengadu ke Dinas Pendidikan, menyampaikan aspirasi kepada DPRD, hingga mempertanyakan kebijakan daya tampung yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Persoalan lain yang tidak kalah sering menjadi sorotan adalah kebijakan rombongan belajar atau rombel. Dalam beberapa tahun terakhir, penambahan rombel kerap muncul setelah proses penerimaan berlangsung dan tekanan publik meningkat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan daya tampung sekolah yang seharusnya dapat dipetakan sejak awal berdasarkan jumlah lulusan dan kapasitas ruang belajar yang tersedia.
Di tengah situasi tersebut, berbagai spekulasi terus berkembang. Mulai dari dugaan adanya jalur tidak resmi, pengaruh pihak tertentu, hingga praktik-praktik yang dianggap mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Meski tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara hukum, isu tersebut terus hidup dan menjadi bagian dari dinamika tahunan yang menyertai pelaksanaan SPMB.
Tidak mengherankan apabila KPK akhirnya merasa perlu mengeluarkan surat edaran khusus yang menyoroti potensi gratifikasi, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan SPMB.
Dalam surat edarannya, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak meminta, menerima maupun memberikan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. KPK juga menegaskan bahwa proses penerimaan siswa baru tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Bagi masyarakat, terbitnya surat edaran tersebut dapat dimaknai sebagai peringatan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu layanan publik yang harus dijaga dari berbagai bentuk penyimpangan. Terlebih, akses terhadap pendidikan menyangkut hak dasar warga negara dan masa depan generasi muda.
Menanggapi terbitnya surat edaran tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibhowo, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK.
Menurut Chondro, seluruh proses SPMB harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar tidak melakukan maupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.
“Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendukung penuh Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026. Seluruh proses SPMB harus berjalan secara transparan, objektif dan akuntabel. Kami mengimbau seluruh jajaran pendidikan, baik ASN maupun non-ASN, untuk tidak melakukan maupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Chondro menambahkan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan terus melakukan pengawasan selama pelaksanaan SPMB serta membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang.
Terbitnya Surat Edaran KPK tersebut kini menjadi ujian bagi seluruh penyelenggara pendidikan, termasuk pemerintah daerah. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kelancaran proses penerimaan siswa baru, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya menjamin setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.***
