Publik Kota Bekasi menaruh harapan besar kepada pemimpinnya untuk membawa perubahan yang nyata. Namun, belakangan ini, respons reaksioner Wali Kota Tri Adhianto terhadap kritik publik dan informasi dari media justru menimbulkan tanda tanya.
Sikap “baperan” ini tidak hanya merugikan citra pemimpin, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Salah satu contoh paling mencolok adalah respons terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dugaan jual beli jabatan yang didasarkan pada data KPK RI.
Purbaya secara jelas menyebutkan bahwa data tersebut mengacu pada kurun waktu tiga tahun ke belakang, yang artinya merujuk pada masa pemerintahan Wali Kota sebelumnya, Rahmat Effendi. Namun, Tri Adhianto justru menanggapi dengan emosional dan membantah tuduhan tersebut seolah-olah ditujukan kepadanya.
Sebagai pemimpin yang rasional, respons yang seharusnya diberikan adalah penjelasan yang tenang dan transparan, serta menegaskan komitmen untuk memberantas praktik korupsi di bawah kepemimpinannya saat ini.
Respons yang berlebihan ini justru memicu keraguan publik dan terkesan defensif, padahal kritik tersebut tidak menargetkan dirinya secara langsung. Komunikasi publik yang efektif seharusnya berfokus pada penyelesaian masalah, bukan pada pembelaan diri.
Isu lainnya yang tak kalah krusial adalah lambannya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi. Pada September 2025, serapan APBD dilaporkan baru mencapai 42%. Hal ini mengakibatkan dana publik senilai miliaran rupiah mengendap di bank.
Keterlambatan ini sangat menghambat pembangunan infrastruktur dan program-program pelayanan publik yang sangat dinantikan masyarakat.
Sebuah artikel media lokal Bekasi pada September 2025, menyebutkan bahwa serapan APBD Kota Bekasi 2025 baru mencapai 42%. Padahal, pemerintah kota telah memprioritaskan infrastruktur dan sarana publik untuk tahun 2025–2026.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa anggaran yang vital untuk kesejahteraan rakyat justru mengendap? Berbagai sumber, termasuk pernyataan Menteri Keuangan, menyoroti kemungkinan adanya pejabat yang sengaja menahan dana untuk kepentingan pribadi, seperti mendapatkan bunga deposito.
Sebagai pemimpin daerah, Tri Adhianto harusnya berani mengambil tindakan tegas terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak becus dalam merealisasikan anggaran.
Ketegasan ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik, tetapi juga mencegah praktik-praktik yang merugikan rakyat. Apabila kepala OPD tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, pergantian posisi adalah langkah yang wajar dan perlu untuk mempercepat pembangunan.
Sikap reaksioner dalam menghadapi kritik, terutama dari media dan publik, adalah cerminan dari pola kepemimpinan yang belum matang. Seorang pemimpin sejati seharusnya mampu menerima kritik sebagai masukan konstruktif.
Media berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan publik, dan informasi yang disampaikan sering kali mewakili suara rakyat. Merespons dengan emosi hanya akan merenggangkan hubungan dan menciptakan persepsi negatif.
Seorang pakar komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sofyan, menyebutkan bahwa gaya komunikasi publik sangat menentukan citra dan kepercayaan masyarakat. Pemimpin harus mampu mengendalikan ego dan menyampaikan pesan secara informatif dan membangun kepercayaan, bukan justru merusak citra.
Pembangunan Kota Bekasi, terutama infrastruktur, adalah kepentingan seluruh warga. Lambatnya realisasi anggaran berarti lambatnya perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, dan program-program vital lainnya. Mengorbankan kepentingan rakyat demi alasan yang tidak jelas, seperti dugaan mengejar bunga deposito, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Tri Adhianto memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Caranya adalah dengan merespons kritik secara rasional, bersikap transparan, dan bertindak tegas terhadap para pembantunya yang lamban dalam bekerja.
Rakyat Kota Bekasi membutuhkan pemimpin yang bekerja, bukan pemimpin yang mudah tersinggung. Jangan biarkan harapan masyarakat sirna hanya karena sikap yang reaksioner.***
