METROBEKASI.CO.ID – Jagat media sosial kembali memanas. Sebuah video berdurasi 39 detik yang diunggah akun TikTok @komporbks1 viral dan menuai kecaman luas setelah memuat narasi yang dinilai mengandung ujaran kebencian, penghinaan, serta penghasutan terhadap warga Bekasi bagian Utara yang selama ini terdampak banjir.
Dalam video tersebut, tampak seorang pria paruh baya mengenakan kaos merah, yang dikenal dengan sapaan Haji Kompor, melontarkan pernyataan bernada provokatif. Dengan gaya retoris yang menyulut emosi, ia mengatakan:
“Saya beritahukan seluruh masyarakat Bekasi khususnya di bagian Utara, udah, jual tuh kampung sama orang Cina, biar pada ternak buaya di sana.”
Tak berhenti di situ, Haji Kompor juga menyarankan agar warga Bekasi Utara meninggalkan wilayahnya dan pindah ke daerah lain yang disebutnya lebih “aman” dari banjir.
“Pindah ke Selatan, ke Jonggol, Melati, di sini murah-murah dan gak bakal kebanjiran,” ujarnya dalam video yang kini telah dihapus dari akun TikTok @komporbks1.
Dihapus, Tapi Jejak Digital Bicara
Meski konten tersebut telah ditarik dari peredaran, jejak digital terlanjur menyebar luas. Potongan video dan tangkapan layar masih beredar di berbagai platform media sosial dan grup percakapan warga. Alih-alih meredam situasi, penghapusan video justru memantik reaksi lanjutan dari masyarakat yang merasa dilecehkan secara kolektif.
Bagi warga Bekasi Utara, banjir bukan bahan olok-olok. Ia adalah persoalan struktural yang berulang, menyangkut tata kota, alih fungsi lahan, hingga tanggung jawab pemerintah lintas wilayah. Ketika penderitaan itu dijadikan komoditas konten dengan bumbu sentimen etnis, kemarahan pun tak terelakkan.
Warga Meradang, Laporan Polisi Disiapkan
Salah satu warga Tambun Utara, Asep, menyatakan kegeramannya dan menyebut pernyataan dalam video tersebut sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap warga Bekasi Utara.
“Ini bukan kritik, ini penghinaan. Kami yang tiap tahun kebanjiran malah disuruh jual kampung, diseret ke isu etnis pula. Saya dan teman-teman sedang mempertimbangkan melaporkan ini ke kepolisian,” ujar Asep, Minggu (25/1/2026).
Menurut Asep, pernyataan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.
Perspektif Hukum: Bukan Sekadar Opini
Pakar hukum siber menilai, sebuah konten digital dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian apabila mengandung unsur menyerang kehormatan kelompok tertentu, memprovokasi kebencian berbasis identitas, atau mendorong pengucilan sosial. Terlebih jika disampaikan di ruang publik digital dengan jangkauan luas seperti TikTok.
Dalam konteks ini, narasi “jual kampung ke orang Cina” bukan hanya problematik secara etika, tetapi juga sensitif secara hukum, mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang terkait konflik berbasis sentimen SARA.
Satir yang Kebablasan?
Konten kreator kerap berdalih bahwa ucapannya adalah bentuk satire atau kritik sosial. Namun, publik kini semakin kritis: di mana batas antara kritik dan penghinaan? Ketika satire kehilangan empati dan menginjak martabat kelompok lain, ia tak lagi lucu melainkan melukai.
Ironisnya, banjir Bekasi Utara yang semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah soal tata ruang dan mitigasi bencana, justru dipelintir menjadi bahan konten yang menyulut perpecahan horizontal.
Menunggu Langkah Aparat
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemilik akun TikTok @komporbks1 maupun dari Haji Kompor terkait polemik tersebut. Sementara itu, desakan agar aparat penegak hukum turun tangan kian menguat, bukan untuk membungkam kritik, melainkan menegakkan batas etika dan hukum di ruang digital.
Di tengah banjir yang belum surut dan emosi yang terlanjur naik, satu pesan mengemuka: penderitaan warga bukan bahan candaan, apalagi komoditas provokasi. Bekasi butuh solusi, bukan kompor.***
