METROBEKASI — Peluncuran Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Selasa (10/2/2026), berubah menjadi panggung tarik-menarik kepentingan. Di satu sisi, agenda reformasi transportasi publik. Di sisi lain, penolakan yang mencerminkan kegamangan lama menghadapi perubahan.
Mantan Ketua Organda Kota Bekasi, Ahmad Juaini, menegaskan dukungannya terhadap pengoperasian Trans Beken. Ia menyebut bus tersebut bukan proyek dadakan, melainkan kelanjutan trayek lama Transpatriot yang sempat berhenti karena armada tak lagi layak jalan.
“Trans Beken itu wajib beroperasi. Trayeknya sudah ada sejak dulu, hanya ganti nama dan bus. Pemerintah tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak,” kata Juaini.
Menurut Juaini, Trans Beken menghubungkan simpul transportasi strategis Kota Bekasi Harapan Indah, Stasiun Kranji, Stasiun Bekasi, hingga Terminal Induk lalu kembali melalui LRT Bekasi Timur dan Barat. Rute ini, katanya, sudah lama berjalan tanpa konflik saat ia masih memimpin Organda.
“Dulu bus ini jalan, tidak ada demo. Karena ada komunikasi. Kalau sekarang ribut, justru Organda seolah dianggap tidak ada. Itu masalah serius,” ujarnya.
Juaini menilai penolakan sebagian sopir angkutan kota tidak memiliki dasar kuat. Pemerintah Kota Bekasi, kata dia, selama ini justru terlalu longgar terhadap angkot yang secara regulasi banyak melanggar.
“Batas usia angkot 15 tahun sesuai perda. Banyak yang sudah tidak layak, tapi masih dibiarkan beroperasi demi nafkah. Ini sudah toleransi,” katanya.
Ia juga menegaskan ruang usaha angkot tidak tertutup. Bus Trans Beken memiliki jam operasi terbatas, sementara angkot bebas beroperasi hingga 24 jam.
Dalam sindiran terbuka, Juaini mengingatkan kembali fungsi Organda yang didirikan sejak 1962 pada era Presiden Soekarno.
“Organda itu penyambung lidah pemerintah dan pengusaha, bukan penyulut emosi di jalan. Bukan bawa bensin lalu disiramkan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan inkonsistensi penolakan. Trayek lintas Bekasi–Jakarta tidak dipersoalkan, sementara bus dalam kota justru diperlakukan sebagai ancaman.
“Bus ke Jakarta aman-aman saja. Ikon transportasi Kota Bekasi malah diributkan. Ini aneh,” ujarnya.
Juaini turut menyinggung praktik pungutan di sektor transportasi, termasuk di tempat uji KIR, yang menurutnya tidak sepenuhnya masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan Trans Beken dihadirkan sebagai solusi transportasi massal modern dan terintegrasi. Namun, peresmian layanan ini diwarnai aksi demonstrasi sopir angkot yang sempat memblokade Jalan Ahmad Yani.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Trans Beken bertujuan menghidupkan kembali jalur lama dengan standar pelayanan yang jauh lebih baik.
“Tarif Rp4.500 ini murah, nyaman, dan terjamin. Jauh lebih hemat dibandingkan ojek online,” ujar Tri.
Sebagai bagian dari sosialisasi, layanan Trans Beken digratiskan selama satu bulan, termasuk masa libur Lebaran. Pembayaran selanjutnya dilakukan secara nontunai.
Trans Beken juga terintegrasi dengan Trans Jabodetabek, memungkinkan warga Bekasi menuju pusat Jakarta seperti Dukuh Atas tanpa harus memutar ke Terminal Induk.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan telah disiapkan 48 titik halte di sepanjang rute. Setiap armada berkapasitas 40 penumpang, beroperasi pukul 05.00–21.00 WIB.
“Standar kami ketat. Bus bersih, pengemudi terlatih, dan kenyamanan penumpang jadi prioritas,” kata Zeno.
Dishub juga menyiapkan aplikasi Trans Beken untuk pemantauan bus secara real-time.
Diketahui peresmian Trans Bekasi Keren (Trans Beken), diwarnai aksi penolakan ratusan supir angkot. Puluhan angkutan umum berjajar di depan Plaza Patriot Candrabhaga, membuat jalur terganggu dan macet.
Aksi demonstrasi tersebut memunculkan sejumlah spanduk bertuliskan ‘Kami menolak adanya Trans Bekasi Beken, kami lelah dengan janji-janji’. Ada pula tulisan “Tidak ada koordinasi dengan Organda. Dishub Kota Bekasi arogan. Tolak Kapitalis dalam dunia Angkot’.***
