BEKASI SELATAN – Banyaknya permasalah terjadi di lingkup Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mendorong dilakukannya “Bedol Desa” mulai dari bawah hingga ke atas.
Bedol Desa alias rombak struktur kedinasan, disuarakan para aktivis saat berdiskusi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pada Senin (29/9/2025), di ruang kerjanya.
“Banyak kasus terjadi di Dinas Pendidikan karena sudah sistemik. Ketika melakukan tindakan berlawan dengan peraturan maupun hukum, itu dilakukan secara massif dan terstruktur,” ungkap Juhartono, mencontohkan salah satu kasus yang terungkap adalah dugaan pemotongan dana sertifikasi guru.
“Pemotongan dilakukan secara sistematis, mulai dari oknum guru dan operator sekolah, kepala sekolahnya, kemudian sebagian aliran dananya disetor ke dinas. Dalam kasus ini semua terlibat,” beber Juhartono.
Kasus lain yang mencolok adalah pembangunan WC pada 32 SMP Negeri. Dalam realisasinya banyak temuan kecurangan pengurangan volume pekerjaan hingga terjadi proyek fiktif dibeberapa sekolah.
“Hasil investigasi ditemukan kasus fiktif dan tidak sesuai spesifikasi. Pada waktu itu pun Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan menemukan kesalahan tersebut. Namun tidak ada upaya tegas yang diberikan terhadap para pelaku. Ini sangat miris,” ketus Juhartono.
Oleh karena itu, Juhartono bersama para aktivis mendorong Wali Kota Bekasi segera melakukan rotasi besar-besaran pada Dinas Pendidikan.
“Copot kadis, Sekdis, Kabid hingga kepala seksi. Lalu UPP dan Pengawas serta para pegawainya. Semua harus di bedol jika ingin ada perbaikan,” tandasnya.
Dalam momentum tersebut, selain tuntutan Bedol Desa pada Dinas Pendidikan, aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Miskin Kota menyampaikan tuntutan lain. Seperti penuntasan kasus korupsi Dispora, Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan tunjangan pejabat, hentikan perjalanan dinas dan tunjangan DPRD serta lainnya.***
