METROBEKASI.CO.ID – Kota Bekasi kembali diguncang isu serius: pembangunan SMP Negeri Mustikasari yang sempat diresmikan dengan peletakan batu pertama pada 2025, hingga kini masih tak bergerak. Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi pemerataan pendidikan justru berubah menjadi monumen janji kosong.
Wildan Fathurrahman, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, melontarkan kritik keras terhadap eksekutif. Ia menilai pemerintah kota lalai menjalankan mandat pendidikan. “Ini bentuk kelalaian eksekutif. Peletakan batu pertama sudah dilakukan, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Anak-anak kita tidak boleh jadi korban dari proyek mangkrak,” tegasnya.
Kondisi ini membuat warga Mustikasari terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka ke SMP swasta dengan biaya yang tidak sedikit.
Ironisnya, di tengah gembar-gembor pemerataan pendidikan, eksekutif justru membiarkan sekolah negeri yang dijanjikan berhenti di tahap seremoni. Wildan menambahkan, “Kalau pembangunan SMP negeri terus tertunda, maka solusi jangka pendek harus segera dijalankan. Anak-anak yang masuk SMP swasta harus ditanggung penuh biayanya oleh Pemkot. Jangan sampai hak pendidikan mereka terabaikan.”
Isu sekolah mangkrak ini bukan sekadar soal bangunan yang tak kunjung berdiri, melainkan cermin lemahnya komitmen eksekutif terhadap hak dasar warga. Pendidikan adalah fondasi, bukan proyek yang bisa ditunda seenaknya. Ketika pemerintah kota gagal mengeksekusi, maka yang dirugikan adalah generasi muda Bekasi.
Bekasi tidak butuh seremoni peletakan batu pertama atau papan proyek yang berdebu. Bekasi butuh sekolah yang berdiri, ruang kelas yang nyata, dan anak-anak yang bisa belajar tanpa terbebani biaya. Jika eksekutif terus abai, maka sekolah negeri Mustikasari akan menjadi simbol kegagalan pemerintah kota dalam menjamin masa depan warganya. (adv)***
