METROBEKASI.CO.ID – Perdana Menteri Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, menyusul serangkaian demonstrasi antikorupsi besar-besaran yang mengguncang ibu kota selama beberapa pekan terakhir.
Pengumuman mengejutkan ini, dari PM yang baru menjabat kurang dari setahun, disampaikan tepat sebelum parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara mosi tidak percaya.
Pemerintahan koalisi minoritas yang dipimpin partai tengah-kanan GERB resmi mundur di tengah gelombang protes. Krisis politik ini muncul hanya beberapa minggu sebelum negara tersebut dijadwalkan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.
Mosi tidak percaya tersebut diajukan terkait tuduhan salah urus ekonomi dan kemarahan publik atas korupsi yang meluas.
“Menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya hari ini, pemerintah mengundurkan diri,” kata PM Zhelyazkov kepada wartawan, seperti dikutip Associated Press, Jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan, keputusan Majelis Nasional bermakna ketika mencerminkan kehendak rakyat. “Kami ingin berada di tempat yang diharapkan masyarakat,” ujarnya, mengisyaratkan kepatuhan terhadap tekanan publik.
Puncak demonstrasi terjadi pada Rabu lalu, dipicu oleh rencana anggaran 2026 yang memuat kenaikan pajak, kontribusi jaminan sosial, dan pengeluaran negara. Meski rancangan anggaran itu akhirnya ditarik, tuntutan publik meluas hingga meminta kabinet turun.
Puluhan ribu mahasiswa dan warga turun ke jalan di Sofia. Penyelenggara menyebut jumlah massa melampaui 50.000 orang, sementara estimasi media berbasis visual drone menempatkan angka demonstran di atas 100.000 orang.
Salah satu pemicu terbesar kemarahan publik adalah figur politisi dan oligarki berpengaruh, Delyan Peevski, yang telah dikenai sanksi Amerika Serikat dan Inggris. Partainya, MRF New Beginning, merupakan pendukung utama pemerintah. Lawan-lawannya menuding Peevski membentuk kebijakan sesuai kepentingan oligarki.
Sebelumnya, pemerintahan Zhelyazkov telah lolos dari enam mosi tidak percaya sejak Januari. Namun, skala demonstrasi kali ini mengubah situasi secara drastis.
Pengunduran diri ini akan diserahkan secara resmi ke parlemen pada Jumat. Setelah diterima, Presiden Rumen Radev akan menugaskan partai terbesar untuk membentuk kabinet baru. Jika gagal, giliran partai terbesar kedua yang akan mencoba, sebelum presiden menunjuk pemerintahan sementara menuju pemilu baru.
Analis memperkirakan Bulgaria, yang sudah menggelar tujuh pemilu sejak 2021, kemungkinan akan menghadapi parlemen yang semakin terfragmentasi. Negara berpenduduk 6,4 juta jiwa ini dijadwalkan mengganti mata uang lev dengan euro pada 1 Januari untuk menjadi anggota ke-21 zona euro.***
