Jika dana berasal dari iuran anggota K3S (yang berarti pungutan dari dana operasional sekolah, seperti Bantuan Operasional Sekolah/BOS), hal ini juga menimbulkan masalah etika. Dana BOS sejatinya diprioritaskan untuk kebutuhan langsung siswa dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Penggunaannya untuk rapat kerja di luar kota yang mewah sangat patut dipertanyakan akuntabilitasnya.
Teladan yang Pincang
Kepala sekolah adalah pemimpin dan teladan bagi guru dan siswa. Ketika para pemimpin ini asyik outbound di kota lain dengan dalih rapat kerja, sementara di saat yang sama siswa-siswa di sekolah mungkin sedang berjuang dengan keterbatasan atau bahkan dilarang melakukan kegiatan serupa di luar kota, pesan yang disampaikan menjadi pincang.
Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral, etika, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sikap hidup hemat, sederhana, dan mendahulukan kepentingan publik seharusnya menjadi contoh nyata yang ditunjukkan oleh para pendidik, dimulai dari level kepala sekolah.
Kegiatan K3S di Yogyakarta ini memberikan persepsi negatif di mata masyarakat. Ini mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Kota Bekasi. Di tengah tantangan pendidikan yang kompleks, fokus seharusnya tetap pada substansi: bagaimana meningkatkan kualitas lulusan, menekan angka putus sekolah, dan memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Menuntut Transparansi dan Evaluasi
Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bekasi. Transparansi anggaran kegiatan K3S wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Masyarakat berhak tahu rincian biaya dan output nyata dari “rapat kerja” tersebut.
Sudah saatnya kegiatan-kegiatan dinas, termasuk rapat kerja K3S, dilakukan secara efisien, berorientasi pada hasil, dan tidak perlu dilakukan di lokasi wisata mewah jika tidak ada urgensi yang mendesak. Masih banyak lokasi di Kota Bekasi sendiri yang bisa digunakan untuk rapat kerja dengan biaya yang jauh lebih hemat.
Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Jangan biarkan kegiatan yang minim substansi namun kaya fasilitas menggerogoti kepercayaan publik terhadap integritas institusi pendidikan kita. Kredibilitas kepala sekolah sebagai pemimpin dipertaruhkan dalam isu ini.***
Oleh: R. Nur Alam (Jurnalis Bekasi)
