KOTA BEKASI – Aksi Lembaga Sosial Pemuda Nusantara (LSPN) di depan kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot, Jumat (7/11/2025), menuntut transparansi penuh terkait proyek pengadaan jasa satuan pengamanan (satpam) di perusahaan pelat merah tersebut. Proyek ini dinilai sarat dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan agar manajemen Perumda Tirta Patriot membuka secara rinci proses tender dan pelaksanaan proyek keamanan. Mereka menyoroti adanya indikasi ketidakberesan yang merugikan hak-hak pekerja dan keuangan daerah.
Ketua LSPN Bekasi, Samsul Bahri, mengecam keras tindakan pemotongan upah tenaga keamanan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi. Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi ketenagakerjaan dan menunjukkan adanya eksploitasi pekerja demi keuntungan semata.
“Kami menerima laporan valid bahwa upah yang diterima oleh para petugas keamanan jauh di bawah UMK Kota Bekasi yang telah ditetapkan,” ujar Lukas dengan nada geram. “Ini tidak bisa dibiarkan. Perusahaan pemenang tender, kami duga mengambil untung berlipat ganda dengan mengorbankan kesejahteraan para pekerja.”
Selain masalah upah, Samsul juga menyinggung dugaan tidak diberikannya tunjangan serta jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada para satpam.
“Hak normatif pekerja seperti tunjangan dan BPJS diduga tidak diberikan. Ini jelas melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan pidana. Keuntungan perusahaan pemenang proyek jadi berlipat-lipat karena merampas hak-hak dasar buruh,” tambahnya.
Massa mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, untuk segera mengusut tuntas dugaan KKN dalam proyek pengadaan jasa keamanan ini. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan untuk transparansi dan perbaikan nasib pekerja tidak diindahkan oleh manajemen Perumda Tirta Patriot.***
