BEKASI – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menegaskan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayahnya tidak mengalami kenaikan berarti.
Namun, ia juga mengakui bahwa wajah-wajah lama kerap kembali ke jalan setelah “dipulangkan” atau direhabilitasi. Fenomena klasik, selesai ditertibkan, balik lagi seolah jalanan memang rumah kedua.
“Kalau lonjakan sih ya tidak ada. Akan tetapi kembali lagi setelah kita lakukan rehabilitasi dan dikembalikan ke daerah asalnya, mereka kembali ke jalan lagi,” kata Robert, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, sebagian besar PMKS yang terlihat di Kota Bekasi justru bukan warga setempat, melainkan dari luar daerah. Karena itu, strategi yang ditempuh pemerintah adalah pemulangan ke daerah asal.
Selebihnya, penertiban rutin dilakukan bersama Satpol PP, lalu dibumbui dengan rehabilitasi singkat atau kerjasama dengan yayasan sosial.
Robert mengakui, maraknya PMKS tetap bersumber dari persoalan ekonomi. “Kalau saya lihat PMKS itu lebih banyak dari warga luar Kota Bekasi, justru itu kita lakukan pengembalian ke daerahnya,” ujarnya.
Namun, solusi pemulangan kerap dipandang publik hanya sebagai “sapu bersih cepat” agar wajah kota lebih rapi. Ironisnya, masalah kemiskinan tidak ikut pulang ke kampung halamania tetap menetap di mana-mana.
Robert menyebut program pemerintah pusat cukup membantu melalui integrasi data sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini sudah berganti menjadi Data Sosial Ekonomi Nasional (SEN). Di atas kertas, perubahan ini diharapkan memberi arah yang lebih jelas.
“Kalau berbicara data, saat ini kan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat, sudah dirubah menjadi data Sosial Ekonomi Nasional (SEN) atau data tunggal,” jelasnya.
Namun, publik tahu, data tunggal sering kali tidak lebih dari angka-angka yang rapi di tabel Excel, sementara di lampu merah dan trotoar, angka itu menjelma menjadi wajah-wajah anak kecil menjajakan tisu atau pengamen yang suaranya kalah oleh deru knalpot.
Robert menegaskan, jika ada PMKS dari luar daerah akan dipulangkan, sementara yang asli warga Bekasi direhabilitasi lewat panti atau rumah singgah.
“Kalau memang ada asal daerahnya kita reunifikasi dikembalikan kepada daerahnya. Namun kalau tidak, ya kita kerjasama dengan panti dan rumah singgah untuk rehabilitasi,” tutupnya.
Kebijakan ini terdengar rapi dan masuk akal, tapi masyarakat tetap melihat jalanan. Karena di situlah realita bersuara, Bekasi mungkin bisa mengklaim tidak ada lonjakan PMKS, tetapi jalan-jalan di pusat kota tetap ramai dengan mereka yang berjuang hidup dari recehan.***
