METROBEKASI.CO.ID — Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah terbaru berjudul Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku ini merupakan bagian dari proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan sejak Januari 2025.
Proyek tersebut melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga non-perguruan tinggi. Hasilnya, tersusun karya sejarah setebal 7.958 halaman yang dibagi ke dalam 11 jilid. Fadli Zon menyebut proyek ini sebagai upaya memperkaya narasi sejarah bangsa di tengah tantangan global.
Dalam acara peluncuran yang digelar di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Minggu (14/12), Fadli menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah tidak memiliki kepentingan politik. Menurutnya, karya tersebut murni ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga menanggapi berbagai kritik yang muncul sejak awal proyek berjalan. Fadli menilai perbedaan pandangan sebagai bagian dari demokrasi yang patut dihargai. Namun, ia menekankan pentingnya membaca karya tersebut secara utuh sebelum memberikan penilaian.
“Jika terjadi perbedaan pendapat, itu hal yang biasa dan harus diapresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita melihatnya, dan tentu harus dibaca dulu sebelum berkomentar,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan, penulisan ulang sejarah merupakan bentuk fasilitasi negara terhadap para sejarawan dan penulis sejarah. Ia menilai penulisan sejarah menjadi kunci dalam menjaga memori kolektif bangsa.
“Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lalu bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” tuturnya.
Proyek ini digarap oleh Direktorat Sejarah Kementerian Kebudayaan yang, menurut Fadli, sempat mengalami masa vakum sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku turut memperjuangkan kembali peran direktorat tersebut agar aktif memfasilitasi kerja-kerja kesejarahan.
Peluncuran buku dilakukan bersama para penulis dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddian. Prosesi simbolis ditandai dengan penempelan puzzle peta Indonesia, sebagai representasi penyusunan ulang sejarah bangsa.
Meski demikian, proyek penulisan ulang sejarah ini tidak lepas dari polemik. PDI Perjuangan (PDIP) secara terbuka meminta pemerintah menghentikan proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, menilai proyek ini telah menimbulkan kontroversi dan melukai banyak pihak.
“Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” ujar My Esti dalam pernyataannya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Ia menyebut, polemik tidak terlepas dari pernyataan kontroversial Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998, serta mundurnya sejumlah sejarawan dari tim penulisan.
“Banyak sejarawan yang keluar dari tim penulisan. Itu menunjukkan ada persoalan serius di dalamnya,” katanya.
Peluncuran buku sejarah baru ini pun menandai babak baru dalam perdebatan publik mengenai penulisan sejarah nasional, antara upaya pembaruan narasi dan sensitivitas terhadap luka masa lalu bangsa.
