BEKASI BARAT – Keluhan warga dan pengendara terkait tumpukan gerobak sampah yang disulap menjadi tempat penampungan sementara (TPS) liar di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi, seolah tak digubris. Meski bau busuk menyengat dan pemandangan kumuh kian meresahkan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkungan Hidup (LH) Kecamatan Bekasi Barat justru memilih bungkam saat dikonfirmasi media.
Dampak dari tutup matanya instansi lingkungan hidup membuat kenyamanan terganggu dan kesehatan warga terancam.
Dari keterangan diperoleh, puluhan gerobak sampah yang berjejer di pinggir jalan ini sudah berlangsung cukup lama. Gerobak yang seharusnya digunakan untuk mengangkut sampah ke TPS resmi, kini menjadi penampungan ilegal. Akibatnya, sampah menumpuk dan membusuk, mengeluarkan aroma tak sedap yang tercium hingga puluhan meter.
“Bau busuk ini sangat mengganggu, apalagi bagi pengendara sepeda motor. Setiap lewat sini, kami harus menutup hidung,” ujar seorang warga yang namanya enggan disebutkan.
Tak hanya mengganggu kenyamanan, tumpukan sampah ini juga berpotensi mengancam kesehatan warga. Proses pembusukan sampah menghasilkan gas amonia dan hidrogen sulfida yang dapat menurunkan kualitas udara dan memicu berbagai penyakit, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi kulit. Selain itu, para pedagang di sekitar lokasi juga mengaku omzetnya menurun drastis akibat bau tak sedap ini.
UPTD LH Bungkam, Warga Pertanyakan Kinerja
Desakan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi mengambil tindakan tegas telah berulang kali disuarakan. Namun, respons yang diharapkan tak kunjung datang. Saat Kepala UPTD LH Kecamatan Bekasi Barat dihubungi melalui pesan WhatsApp untuk dimintai keterangan, tidak ada tanggapan sama sekali.
Sikap bungkam dari pihak berwenang ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar di kalangan warga. Mereka mempertanyakan komitmen UPTD LH dalam menangani masalah lingkungan yang jelas-jelas mengganggu ketertiban umum dan membahayakan kesehatan.
“Kami mendesak DLH untuk menertibkan TPS liar ini, tapi tidak ada tindakan,” ungkap Helmi warga sekitar yang melintas menuju warung tempatnya berjualan di Bintara.
Sikap diam dari UPTD LH Kecamatan Bekasi Barat ini seolah menjadi pembenaran atas kelambanan mereka dalam mengatasi masalah sampah. Masalah ini kini menjadi sorotan tajam, yang menunjukkan kegagalan institusi publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.***
