METROBEKASI.CO.ID – Jalan berlubang yang muncul akibat curah hujan tinggi belakangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin lemahnya koordinasi antar pemerintah. Banyak ruas jalan di Bekasi yang rusak parah ternyata berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi, sementara masyarakat tetap menuntut solusi cepat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hari, menegaskan bahwa komunikasi lintas instansi harus ditingkatkan. “Harusnya dilakukan koordinasi secara langsung maupun melalui dinas terkait kepada instansi pusat maupun provinsi. Informasi itu yang kita tunggu untuk disampaikan pemerintah kota secara jelas, sehingga masyarakat tahu kapan realisasinya dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah kota tidak boleh sekadar menunggu proses administrasi dan penyerapan anggaran yang panjang. Warga butuh kepastian, bukan janji. “Masyarakat tidak bisa diminta bersabar begitu saja tanpa tindakan nyata. Harus ada tindakan darurat, tapi kualitas pekerjaannya juga harus ditingkatkan,” tegasnya.
Kritik ini menyoroti bahwa koordinasi antar pemerintah sering kali tersendat di meja birokrasi. Padahal, jalan rusak bukan hanya soal kenyamanan, melainkan menyangkut keselamatan. Penambalan seadanya yang cepat rusak kembali hanya memperlihatkan minimnya standar kerja darurat.
DPRD mendorong agar Pemkot Bekasi lebih proaktif menyampaikan update koordinasi dengan instansi terkait. Transparansi jadwal perbaikan akan memberi kepastian bagi masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan di jalur utama. (adv)
