METROBEKASI.CO.ID – Aroma politik mulai terasa dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Bekasi. Komisi IV secara terbuka melontarkan kritik keras, mempertanyakan efektivitas kinerja Pemerintah Kota Bekasi di sektor-sektor vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Adelia, tidak lagi sekadar forum evaluasi administratif. Sejumlah anggota dewan mengubahnya menjadi ruang tekanan politik, menyoroti ketidaksesuaian antara laporan capaian dengan kondisi riil di lapangan.
“Jangan sampai ini hanya jadi laporan bagus di atas kertas, sementara masyarakat masih mengeluhkan pelayanan,” tegas Adelia, membuka ruang kritik yang kemudian bergulir tajam sepanjang rapat.
Sejumlah dinas strategis seperti kesehatan, pendidikan, sosial, hingga kepemudaan memaparkan capaian kinerja 2025. Namun, paparan tersebut justru memicu gelombang pertanyaan kritis dari legislatif.
Sorotan utama mengarah pada:
- Program yang dinilai tidak tepat sasaran dan minim dampak
- Layanan kesehatan yang belum merata di tengah tingginya kebutuhan warga
- Masalah pendidikan yang terus berulang tanpa solusi terobosan
- Penanganan sosial yang dinilai reaktif, bukan solutif
- Mandeknya pengembangan sektor kepemudaan dan pariwisata
Situasi ini memperkuat kesan bahwa kinerja pemerintah daerah masih jauh dari ekspektasi publik.
Menariknya, dinamika rapat juga memperlihatkan meningkatnya tensi antara fungsi pengawasan DPRD dan kinerja eksekutif. Sejumlah anggota Komisi IV bahkan secara implisit mengingatkan bahwa catatan LKPJ bisa menjadi “amunisi politik” jika tidak segera ditindaklanjuti.
Di tengah mulai menghangatnya suhu politik menuju kontestasi berikutnya, pembahasan LKPJ ini tak lagi sekadar dokumen tahunan. Ia berubah menjadi cermin sekaligus panggung yang memperlihatkan siapa bekerja nyata, dan siapa sekadar membangun citra.
Komisi IV pun memberi sinyal tegas: evaluasi kali ini bukan akhir, melainkan awal dari tekanan politik yang lebih besar terhadap Pemerintah Kota Bekasi.***
