KOTA BEKASI – Harapan para tenaga Honor Murni Kota Bekasi untuk segera mendapat kejelasan nasib dalam seleksi PPPK kembali diuji oleh realita klasik birokrasi yakni kenyataan dikatakan “Anggarannya belum ada.”
Audiensi yang digelar Senin (6/10/2025) menghadirkan 10 perwakilan Honor Murni bersama pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi termasuk Sekdis Warsim, Kasi Jamal, dan beberapa “ibu-ibu Disdik” yang disebut hadir “pokoknya ada.”
Sementara Bapak Wakil disebut berada “dalam ruangan sendirinya,” menambah kesan simbolis perjuangan Honor Murni memang sering terasa sendirian.
Dari hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa Disdik mengaku tengah mengupayakan agar Honor Murni bisa ikut tes PPPK. Namun, seperti biasa, kata “upaya” itu tak disertai kepastian, karena terbentur regulasi yang tak berpihak.
“Yang masuk regulasi hanya yang terdata di BKN, atau yang kita kenal sebagai TKK,” ujar pihak Disdik.
Masalahnya, para Honor Murni ini adalah guru-guru yang diangkat langsung oleh kepala sekolah karena kebutuhan mendesak agar kegiatan belajar mengajar tidak berhenti.
Dengan kata lain, mereka adalah “pahlawan darurat” yang menambal lubang sistem—tapi ironisnya, sistem justru mengaku tak kenal mereka.
“Disdik tidak tahu-menahu soal pengangkatan Honor Murni,” demikian pernyataan yang membuat sebagian peserta audiensi menahan napas.
Ironisnya, banyak Honor Murni justru sudah tercantum dalam berbagai laporan Daftar 1, bezzeting, hingga permintaan data Disdik sendiri.
Namun entah mengapa, data yang ada di lapangan seolah tak sampai ke meja pejabat. Atau seperti kata salah satu peserta: “Datanya mungkin nyasar ke dimensi lain.”
Lebih lanjut, alasan penundaan bagi Honor Murni yang sudah sampai tahap pengisian DRH adalah karena anggaran tak tersedia rupanya kemauan ada, kemampuan tiada.
Sumber internal menjelaskan bahwa Disdik “sedang mencari jalan terbaik”, tetapi tidak menjanjikan apa pun semacam janji tanpa janji.
“Disdik tidak mampu untuk membayar atau mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” kata Imam Ghazali, Ketua Guru PPPK Kota Bekasi, yang turut memberikan keterangan.
Singkatnya, Honor Murni masih berdiri di persimpangan absurd birokrasi: diangkat karena dibutuhkan, tapi diabaikan karena tak terdata; diajak berjuang, tapi tak disiapkan anggarannya.
Kalau diperumpamakan, mereka seperti Wi-Fi sekolah: semua pihak menikmati keberadaannya, tapi tak ada yang mau bayar tagihannya.***
