METROBEKASI.CO.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka-bukaan soal harga asli berbagai komoditas energi dan non-energi yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Intinya harga di pasar sebetulnya jauh lebih mahal, hanya saja negara yang jadi “bapak dermawan” lewat subsidi dan kompensasi.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat, baik energi maupun non-energi,” kata Purbaya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).
Contoh paling nyata ada di solar. Harga aslinya Rp 11.950/liter, tapi di pom bensin rakyat cukup bayar Rp 6.800/liter. Artinya, setiap kali Anda isi solar, APBN otomatis ikut nimbrung Rp 5.150/liter. Kalau ditotal, negara bisa dibilang sudah jadi “tukang traktir nasional”.
Untuk Pertalite, harga aslinya Rp 11.700/liter. Namun di SPBU, harganya hanya Rp 10.000/liter. Selisih Rp 1.700/liter itulah yang ditanggung APBN. Tidak sebesar solar, tapi tetap saja negara jadi seperti teman tongkrongan yang selalu kebagian bayar lebih dulu.
Minyak tanah lebih ekstrem lagi. Harga aslinya Rp 11.150/liter, tapi rakyat cuma bayar Rp 2.500/liter.
Sisanya, Rp 8.650/liter alias 78%, diambil alih APBN. Diskon segede ini bahkan Shopee dan Tokopedia pun angkat tangan.
LPG melon jadi contoh klasik. Harga aslinya Rp 42.750/tabung. Namun di pasaran hanya Rp 12.750/tabung. Artinya, pemerintah nambal Rp 30.000 setiap kali satu tabung gas dibawa pulang. Kalau gas dipakai buat goreng terong, bisa dibilang negara ikut masak di dapur kita.
Listrik rumah tangga 900 VA subsidi, harga aslinya Rp 1.800/kWh. Masyarakat cukup bayar Rp 600/kWh, karena Rp 1.200/kWh ditanggung negara. Artinya, setiap lampu 5 watt di rumah Anda, separonya dibayarin APBN.
Yang non-subsidi pun masih dimanja: harga asli Rp 1.800/kWh, tapi masyarakat cukup bayar Rp 1.400/kWh. Sisanya Rp 400/kWh lagi-lagi ditanggung APBN. Colok charger hape pun ternyata ada donaturnya.
Pupuk juga sama. Urea harga asli Rp 5.558/kg, tapi petani cukup bayar Rp 2.250/kg. Negara sisanya Rp 3.308/kg.
NPK lebih gila lagi: harga asli Rp 10.791/kg, tapi petani cukup bayar Rp 2.300/kg. Jadi APBN ikut nombokin Rp 8.491/kg.***
