METROBEKASI.CO.ID – Ketua Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, menyoroti tradisi “kejar tayang” proyek yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi demi menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Menurutnya tren belanja besar-besaran di akhir tahun mencerminkan lemahnya sistem perencanaan sejak awal tahun anggaran. Menurutnya, birokrasi saat ini lebih didominasi ketakutan akan pemangkasan pagu anggaran tahun depan jika terdapat SiLPA, sehingga kualitas pekerjaan kerap dikorbankan.
“Instansi daerah seolah berlomba menguras sisa anggaran di detik-detik terakhir. Fokusnya bukan lagi pada asas manfaat bagi masyarakat, melainkan sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” ujar Baskoro dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Proyek Fisik Cacat Mutu dan Indikasi KKN
Selain agenda seremonial, sorotan tajam LINAP tertuju pada dinas-dinas teknis, khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi. Upaya mengebut pekerjaan fisik di penghujung tahun dinilai berujung fatal. Baskoro menunjuk contoh nyata pada proyek pembangunan turap kali di kawasan Rawalumbu senilai Rp 4,6 miliar.
Pekerjaan tersebut kini diklaim gagal konstruksi setelah ambruk saat dihantam hujan, yang diduga kuat akibat cacat mutu dalam proses pengerjaannya. Baskoro mencurigai bahwa ketergesa-gesaan dalam merealisasikan kegiatan ini membuka celah lebar bagi praktik KKN.
“Kasus turap di Rawalumbu adalah bukti nyata bahwa proyek yang dipaksakan selesai di akhir tahun cenderung asal-asalan. Kami mensinyalir adanya dugaan KKN di dalamnya, di mana pengawasan menjadi longgar demi mengejar target serapan anggaran,” tegasnya.
Kritik Terhadap Agenda Seremonial BK Award
Tak hanya proyek fisik, efektivitas penyerapan anggaran di lingkungan legislatif pun tak luput dari perhatian. Baskoro menyayangkan penyelenggaraan Badan Kehormatan (BK) Award oleh DPRD Kota Bekasi pada pertengahan Desember ini. Kegiatan tersebut dianggap tidak substansial dan tidak menyentuh kepentingan mendasar rakyat.
“Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur atau pelayanan publik yang berkualitas, justru habis untuk acara seremonial internal. Ini jelas-jelas bentuk pemborosan uang negara,” tambah Baskoro.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Atas berbagai temuan tersebut, LINAP mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem manajemen keuangan daerah. Penumpukan kegiatan di bulan Desember membuktikan lemahnya pengawasan internal dan manajemen kerja OPD di Kota Bekasi.
Baskoro berharap ke depannya terdapat mekanisme penilaian yang lebih adil, di mana SiLPA tidak selamanya dipandang negatif jika hal itu merupakan hasil efisiensi, bukan kegagalan eksekusi.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak akan maksimal selama proyek dikerjakan secara terburu-buru demi mengejar angka statistik serapan semata.***
