METROBEKASI.CO.ID – Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, mengusulkan normalisasi Sungai Bekasi dan pembangunan kolam retensi (polder) di lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) guna menanggulangi persoalan banjir kiriman yang kerap merendam pemukiman warga di wilayah Harapan Baru, Bekasi Utara.
Langkah strategis ini diajukan untuk memperkuat sistem drainase makro di kawasan yang berbatasan langsung dengan aliran sungai, mengingat tingginya risiko luapan air meskipun saat cuaca di lokasi setempat sedang cerah.
Dalam agenda reses yang dilaksanakan di RW 05 Kelurahan Harapan Baru pada Minggu (15/2/2026), Rizki menyoroti kerentanan wilayah tersebut terhadap banjir kiriman dari hulu.
Kehadiran Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Wilayah Harapan Baru ini banyak yang berbatasan dengan Sungai Bekasi. Kalau meluap, apalagi kiriman, di sini tidak hujan saja pasti terkena banjir,” ujar Rizki Topananda usai menggelar reses di Kecamatan Bekasi Utara.
Rizki merinci bahwa solusi teknis yang ditawarkan mencakup dua poin utama. Pertama adalah pengerukan sedimen atau normalisasi aliran sungai untuk meningkatkan kapasitas tampung air.
Kedua adalah pemanfaatan lahan PJT untuk membangun kolam resapan yang berfungsi sebagai parkir air sementara guna meminimalisir debit luapan di area pemukiman.
“Beliau (Sudjatmiko) mendengar langsung dan memahami kondisinya. Dengan adanya resapan ini, kita bisa mengurai atau bahkan meminimalisir tingkat banjir jika terjadi kiriman air di wilayah sini,” jelas legislator dari Fraksi PKB tersebut.
Selain mitigasi air, Rizki menekankan bahwa pengerukan sungai sangat mendesak dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor yang mengancam lahan pemakaman dan rumah warga.
Terkait aspek penganggaran, ia mengungkapkan bahwa usulan pembangunan polder akan diajukan tahun ini kepada Kementerian PU, sementara Pemerintah Kota Bekasi akan berperan aktif dalam sinkronisasi administrasi dan program.
Sambil menunggu realisasi proyek infrastruktur besar tersebut, masyarakat diimbau untuk melakukan langkah preventif mandiri melalui pembuatan lubang biopori. Program ini dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan dana stimulus “Bekasi Keren” sebesar Rp100 juta per RW yang telah dialokasikan pemerintah.
“Masyarakat bisa punya cara sendiri untuk menangani banjir, minimal bisa meminimalisir dampak ketika hujan datang,” pungkasnya.(ADV)***
