JAKARTA – Polemik pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia yang bertugas di Istana Kepresidenan menuai sorotan tajam. Dewan Pers menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi menghambat kerja jurnalistik dan bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).
Pernyataan Tegas Dewan Pers
Dalam pernyataannya, Dewan Pers menyampaikan empat poin penting:
- Biro Pers Istana harus memberikan penjelasan terkait pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia.
- Semua pihak diminta menghormati tugas dan fungsi pers sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Kasus serupa diharapkan tidak terulang, demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
- Akses liputan wartawan CNN Indonesia harus segera dipulihkan, agar yang bersangkutan kembali dapat menjalankan tugas jurnalistik di Istana.
Kasus ini bermula pada Sabtu (27/9), ketika Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia.
Menurut Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, seorang staf BPMI bahkan datang langsung ke kantor CNN Indonesia TV untuk mengambil kartu identitas tersebut.
“Benar, telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Tepatnya pukul 19.15 WIB, seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” ungkap Titin.
CNN Indonesia mempertanyakan dasar pencabutan ID Pers tersebut. Surat resmi telah diajukan ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi.
Titin menegaskan, pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto adalah konkret, relevan, dan menjadi perhatian publik, yaitu soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah jadi sorotan nasional.
“Pertanyaan itu kontekstual, penting, dan wajar disampaikan jurnalis. Itu bagian dari tugas pers untuk menggali informasi yang dibutuhkan publik,” tegasnya.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan memburuknya iklim kebebasan pers di Indonesia. Padahal, peran wartawan di lingkungan Istana sangat strategis dalam memastikan transparansi, menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus mengawasi jalannya kebijakan publik.
Bagi Dewan Pers, pencabutan ID wartawan bukan hanya perkara administrasi, melainkan persoalan prinsip, hak publik atas informasi.***
