KOTA BEKASI – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mempertanyakan integritas Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi yang tidak mampu menyelesaikan konflik perseteruan kedua anggota dewan asal PDIP dan PKB hingga berlarut-larut.
Menurut Fernando, Badan Kehormatan tidak boleh lemah ataupun takut memberi sanksi kepada kedua dewan yang merusak citra lembaga terhormat.
“Kedua dewan ini jelas mencoreng lembaga terhormat. Badan Kehormatan harus tegas, beri sanksi berat untuk Arif dan Ahmadi. Tidak pantas mereka menjadi anggota dewan yang arogan,” kata Fernando saat dimintai pendapat tentang perseteruan Politisi PDIP, Arif Rahman Hakim dengan Ahmadi asal Fraksi PKB.
“Semua anggota legislatif harus menjaga citra dan marwah lembaga tempat mereka ditugaskan sebagai wakil rakyat. Dalam menyikapi perbedaan pendapat, lakukan dengan cara terhormat, adu gagasan dan data. Jadi otak yang kerja bukan otot. Kalau seperti ini, sebaiknya mundur saja beralih profesi menjadi preman jalanan,” ujar Fernando kepada metrobekasi.co.id, Sabtu (27/9/2025).
Upaya penyelesaian lewat jalur hukum yang dilakukan PKB, menurut Fernando, akibat Badan Kehormatan tidak memiliki integritas. Sehingga, anggota asal Fraksi PKB menolak menghadiri undangan.
“Sikap Ahmadi tidak menghadiri undangan Badan Kehormatan, menunjukan sikap arogan dan egois. Dewan seperti ini harus disanksi tegas karena tidak tertib,” tandasnya.
Selanjutnya, Fernando mengimbau partai masing-masing harus berperan dalam penyelesaian konflik, bukan menjadi pendukung kegaduhan.
“PDIP dan PKB harus dewasa dalam politik. Harus tegas terhadap kader yang membuat kegaduhan. Jangan dukung langkah tidak benar. Demi rakyat sebaiknya mereka berdua dipecat,” imbuhnya.***
