METROBEKASI.CO.ID – Di balik deretan apartemen menjulang, pusat belanja modern, dan kawasan elite bernilai miliaran rupiah, masih ada sisi lain Bekasi yang jarang tersorot: ketimpangan ekonomi. Kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta ini ternyata belum sepenuhnya merata dalam pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN, Abdul Muin Hafidz, menegaskan bahwa wajah Bekasi masih menyimpan jurang sosial. “Bekasi ini unik. Ada kawasan seperti Summarecon dan Harapan Indah dengan harga rumah miliaran rupiah, tapi di sekitarnya masih ada wilayah yang kondisi ekonominya memprihatinkan,” ujarnya.
Wilayah Harapan Mulya, Kalibaru, hingga Medansatria disebut masih banyak rumah yang butuh perbaikan. Karena itu, Muin mendorong Pemkot memperkuat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). “Program Rutilahu harus diperhatikan serius. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah di satu sisi, sementara di sisi lain masih banyak warga tinggal dalam kondisi kurang layak,” tegasnya.
Ia menilai slogan “Bekasi Keren” seharusnya bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan juga pemerataan kesejahteraan. Selain ekonomi, Muin menyoroti kemacetan yang hampir menyamai Jakarta, serta persoalan sosial seperti kenakalan remaja.
“Banyak warga yang masih membutuhkan bantuan. Anggaran dinas sosial dan pemberdayaan harus diperkuat agar persoalan sosial bisa tertangani lebih optimal,” katanya.
Pendidikan pun tak luput dari perhatian. Meski sekolah negeri relatif gratis, kapasitasnya terbatas. Sementara di sekolah swasta, banyak keluarga kesulitan membayar biaya. Muin juga mengingatkan soal lapangan kerja. “Lapangan pekerjaan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan ekonomi ini menimbulkan dampak sosial yang lebih luas,” ujarnya.
Program hibah Rp100 juta untuk RW diapresiasi, namun ia menekankan bahwa itu bukan satu-satunya indikator keberpihakan. “Rp100 juta itu program RT/RW. Tapi pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja harus mendapat perhatian yang lebih besar lagi,” katanya.
Berdasarkan pengamatannya, Bekasi masih menghadapi ketimpangan antarwilayah. “Persoalan ekonomi jangan sampai terabaikan. Kalau tidak ditangani serius, bisa menimbulkan banyak persoalan baru,” tandasnya.
Bagi Muin, pembangunan sejati bukan hanya soal gedung tinggi dan jalan lebar, melainkan memastikan seluruh warga, baik di kawasan elite maupun pinggiran, merasakan kesejahteraan yang sama. Bekasi, katanya, harus menjadi contoh kota dengan pembangunan inklusif dan berkeadilan. (adv)
