METRO BEKASI – Rencana pencairan dana hibah sebesar Rp100 juta per RW di Kota Bekasi pada akhir Oktober ini menuai kontroversi dan dugaan adanya program “kamuflase”. Pasalnya, syarat wajib pembentukan bank sampah di setiap RW dinilai banyak warga hanya sebagai formalitas belaka.
Minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat memicu kekhawatiran bahwa program ini hanya kedok untuk mencairkan anggaran, yang berpotensi menjadi celah korupsi. Keresahan warga terungkap dari pengakuan Syaifullah, warga Kelurahan Margahayu Bekasi Timur. Ia mengaku tidak ada informasi atau arahan yang jelas dari pengurus RT maupun RW terkait bank sampah.
“Yang dilibatkan cuma orang-orang yang jadi pengurusnya saja, sedangkan secara detail ke depannya bank sampah itu bagaimana, rata-rata warga tidak paham,” kata Syaifullah.
Kondisi ini mengindikasikan program ini tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara luas, melainkan hanya berfokus pada pemenuhan syarat administratif. Dugaan penyimpangan ini diperkuat oleh pernyataan aktivis Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK), M. Yusuf.
Yusuf menilai program dana hibah Rp100 juta ini sebagai langkah awal kasus korupsi jika tidak diawasi ketat. Ia menyoroti besarnya total dana yang digelontorkan.
“Pada Oktober November ini sekitar Rp 1 Triliun Pemkot bakal menggelontorkan dana hibah ke masing-masing RW se Kota Bekasi. Tentu ini rawan penyimpangan,” ujar Yusuf.
Besaran dana yang besar ini, tanpa transparansi dan pengawasan efektif di tingkat bawah, membuka celah bagi oknum untuk menyalahgunakan dana hibah tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi bersama Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisasi maraton untuk mengakselerasi pembentukan bank sampah.
Wali Kota Bekasi juga menegaskan bahwa syarat bank sampah bertujuan untuk menanggulangi kondisi darurat sampah di kota tersebut. Namun, janji pengawasan ini tampaknya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.
Program bank sampah yang seharusnya menjadi upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah, kini justru diselimuti dugaan politisasi.
Warga menuntut transparansi dari para pengurus RW dan pemerintah daerah. Nasib program bank sampah di Bekasi bergantung pada niat baik dan keseriusan semua pihak.
Tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh warga dan pengawasan yang ketat, program ini hanya akan menjadi “pajangan” tanpa fungsi nyata. Masyarakat kini menanti bukti nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.***
