BEKASI KOTA – Suasana Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (11/9/2025), kembali panas. Setelah kemarin “Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi Keadilan” bikin heboh, kali ini giliran Aliansi Pemuda dan Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi yang menggeruduk gedung dewan.
Teriakan mereka lantang: “Bekasi Darurat Moral, Bekasi Darurat Korupsi!” Mereka datang bukan untuk selfie, bukan pula untuk numpang WiFi gratis DPRD. Mereka membawa tuntutan keras mulai dari pembebasan aktivis, evaluasi tunjangan pejabat, hingga desakan mundur bagi wali kota dan anggota dewan yang doyan korupsi.
Orasi mahasiswa terdengar bak khutbah Jumat. “Wahai penguasa! Apakah kalian tidak lelah menyajikan ketidakadilan? Gaji kalian dari rakyat, tapi mental kalian rusak, moral kalian bobrok, KKN merajalela. Kalau tidak sanggup menjaga martabat, ya mundur saja!” teriak salah satu orator.
Sambil menyalakan toa, mereka menyindir skandal korupsi alat olahraga yang belakangan jadi bahan gibah nasional. “Kalau olahraga tujuannya bikin sehat, kenapa pejabat yang main justru bikin rakyat sakit hati?” celetuk seorang mahasiswa, disambut tawa sinis massa.
Tuntutan Anti-Mainstream Berbeda dengan demo biasanya yang sering berakhir dengan janji manis dan air mineral gelas, kali ini tuntutan mereka lumayan ngeri-ngeri sedap. Ada 11 poin, di antaranya:
- Mendesak DPRD Bekasi rekomendasikan RUU Perampasan Aset ke DPR RI.
- Mendesak Mabes Polri bebaskan seluruh aktivis yang ditahan dalam aksi Agustus lalu.
- Bebaskan Wawan, aktivis Bekasi yang masih ditahan Polda Metro.
- Tolak tindakan represif aparat terhadap rakyat.
- Tolak kriminalisasi demonstran.
- Batalkan semua kunjungan kerja DPRD ke luar negeri (daripada jalan-jalan, mending jalan kaki ke Puskesmas).
- Nonaktifkan anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi.
- Evaluasi tunjangan pejabat, alokasikan dana buat bangun sekolah dan Puskesmas.
- Ketua parpol diminta PAW anggota DPRD korup.
- DPRD diminta stop suntikan modal BUMD, prioritaskan kesehatan dan pendidikan.
- Wali kota dan DPRD diminta serius memerangi narkoba, termasuk menutup toko obat nakal penjual pil G.
Mahasiswa juga melempar sindiran ke wajah pejabat Bekasi. “DPRD kalau rapat kok lebih sering di hotel bintang lima, padahal rakyat di kampung masih gelap gulita. Kalau alasan biar ‘nyaman’ kerja, ya kenapa rakyat dibiarkan hidup ‘tidak nyaman’?” Ada pula sindiran soal tunjangan.
“Tunjangan pejabat Bekasi itu kayak cheat mode dalam game semua dapat unlimited, rakyat cuma dapat loading screen.” Mahasiswa ingin mengingatkan bahwa Bekasi bukan hanya darurat macet dan banjir, tapi juga darurat moral. Mereka menyebut pejabat hari ini lebih jago mengakali anggaran ketimbang mengakali solusi.
“Kalau pejabat sudah kehilangan moral, Bekasi jangan-jangan butuh ‘KPK versi lokal’. Atau minimal pos ronda diubah jadi ‘pos anti-korupsi’,” ujar salah satu peserta aksi.
