Ruang sidang legislatif seharusnya menjadi panggung debat gagasan, tempat adu argumen demi kesejahteraan rakyat. Namun, pemandangan memalukan yang terjadi di DPRD Kota Bekasi pada 22 September 2025 lalu justru menjadikannya arena pertunjukan yang tak pantas.
Insiden memalukan yang melibatkan dua politisi Kalimalang dari PDIP dan PKB ini, tidak hanya mengkhianati amanah rakyat, tetapi juga mencederai marwah lembaga terhormat tersebut.
Perseteruan yang diawali dari debat anggaran berujung pada tindakan fisik yang tak beretika. Anggota PDIP, Arif Rahman Hakim, dengan entengnya diduga menoyor kepala koleganya dari PKB, Ahmadi, usai rapat.
Tindakan ini, apa pun alasannya, adalah sebuah anomali dalam dunia politik yang beradab. Para wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam bersikap, bukan justru menjadi contoh buruk dalam menyelesaikan perbedaan.
Apa yang terjadi setelah insiden tersebut semakin menegaskan krisis etika di tubuh dewan. Upaya damai yang diinisiasi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi menemui jalan buntu.
Ahmadi dan Fraksi PKB memilih melanjutkan proses hukum, menunjukkan bahwa bagi mereka, insiden ini bukan sekadar selisih paham biasa, melainkan pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan di mata hukum.
Sikap ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran bahwa jabatan tidak kebal hukum. Namun, di sisi lain, kebuntuan mediasi ini juga menunjukkan kegagalan BK dalam menjalankan perannya.
Sebagai penjaga moral dan etika dewan, BK seharusnya bisa menjembatani perbedaan dan memastikan setiap anggota menjunjung tinggi kode etik.
Jika upaya damai saja gagal, lantas bagaimana masyarakat bisa percaya pada kemampuan dewan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar dan kompleks?
Konflik ini lebih dari sekadar perseteruan pribadi. Ini adalah cerminan dari rendahnya kualitas etika dan profesionalisme sebagian wakil rakyat.
Rendahnya Kepercayaan Publik
Ketika tindakan fisik menggantikan adu argumen, dan meja mediasi menjadi panggung politik, maka yang menjadi korban adalah kepercayaan publik.
Masyarakat Bekasi kini menyaksikan wakilnya berperilaku layaknya badut yang sedang bertengkar di atas panggung, sementara masalah-masalah rakyat terlupakan.
Sudah saatnya bagi para politisi untuk kembali ke khittah mereka. Berhentilah mempertontonkan drama murahan yang hanya merugikan rakyat. Jalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme. Hormati perbedaan pendapat, tetapi jangan pernah merendahkan martabat sesama.
PKB telah memilih jalur hukum sebagai langkah maju. Kini, publik menunggu tindakan tegas dari lembaga terkait untuk memastikan insiden memalukan ini tidak terulang dan menjadi preseden buruk bagi masa depan politik lokal.
DPRD Kota Bekasi, kembalilah pada marwahmu sebagai wakil rakyat yang terhormat.***
Disclaimer: Artikel ini merupakan opini penulis
