METROBEKASI.CO.ID – Setiap kali hujan turun di Kota Bekasi, satu pertanyaan lama kembali muncul: apakah yang rusak ini jalan, atau sistem pengelolaannya? Sebab yang tampak di lapangan bukan lagi sekadar lubang aspal, melainkan potret kegagalan kebijakan yang terus berulang tanpa rasa malu.
Hujan lebat yang mengguyur Bekasi dalam durasi panjang kembali meluluhlantakkan sejumlah ruas jalan utama Jalan Narogong, KH Noer Ali, Raya Khairil Anwar, Jatimakmur–Komsen, Ahmad Yani, hingga kawasan lainnya. Jalan-jalan vital yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi justru berubah menjadi pameran terbuka proyek setengah jadi.
Lubang-lubang menganga, sebagian tertutup genangan air, menciptakan jebakan berbahaya bagi pengendara, khususnya sepeda motor. Akibatnya, kecelakaan lalu lintas tak terelakkan.
Sejumlah pengendara dilaporkan terjatuh, bukan karena ugal-ugalan, melainkan karena negara absen di badan jalan.
Ironisnya, kerusakan ini bukan hal baru, bukan pula bencana dadakan.
Hujan adalah fenomena tahunan, sementara jalan rusak adalah fenomena tahunan yang dibiarkan. Namun setiap tahun pula, respons pemerintah seolah terkejut seakan curah hujan datang tanpa undangan dan tanpa prakiraan.
“Saya cuma warga biasa, tapi tiap hujan rasanya seperti sedang ikut seleksi alam,” ujar Bang Ama, pengendara yang berharap pemerintah daerah baik tingkat kota maupun provinsi berhenti menjadikan warga sebagai korban kebijakan tambal-sulam.
Selain memakan korban, jalan rusak juga melumpuhkan mobilitas. Antrean kendaraan mengular panjang karena pengendara terpaksa memperlambat laju demi menghindari lubang.
Waktu habis di jalan, bahan bakar terbuang, ekonomi tersendat semua dibayar mahal oleh masyarakat, sementara anggaran perbaikan terus berputar tanpa hasil sepadan.
Publik kini menanti lebih dari sekadar pernyataan normatif. Perbaikan darurat tanpa perencanaan jangka panjang hanya akan mengulang siklus rusak tambal rusak.
Jika infrastruktur terus kalah oleh hujan, maka yang patut dipertanyakan bukan cuaca, melainkan keberanian politik dan keseriusan tata kelola.
Warga mendesak pemerintah berhenti menjual janji jalan mulus setiap musim kampanye, sementara realitas di lapangan tetap berlubang. Sebab di Kota Bekasi hari ini, aspal boleh retak, tapi kesabaran publik jauh lebih rapuh.
Sementara itu, masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat berkendara. Namun perlu diingat, kehati-hatian warga tidak bisa terus dijadikan tameng atas kelalaian struktural. Negara seharusnya hadir di jalan raya bukan hanya di baliho dan pidato peresmian.***
