CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperkuat kerja sama pengelolaan aset daerah dan sumber daya air. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan nota kesepakatan antara Pemkab Bekasi, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi, dan Perum Jasa Tirta (PJT) II, Kamis (30/10/2025).
Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi Pemkab untuk memperkuat tata kelola lahan dan air, seiring pesatnya pertumbuhan kawasan industri, hunian, dan infrastruktur publik di daerah tersebut.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjelaskan, sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, wilayahnya membutuhkan kepastian hukum atas lahan serta manajemen sumber daya air yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai wujud konkret penguatan tata kelola aset dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Ade di Ruang Rapat Bupati, dikutip dari bekasikab.go.id.
Dua Agenda Strategis
Bupati merinci, kerja sama ini mencakup dua agenda utama. Pertama, pemanfaatan dan penataan lahan pengairan/irigasi bersama PJT II. Fokusnya meliputi normalisasi sungai, pengendalian banjir, penanganan sampah, perlindungan sempadan sungai, dan pengembangan ruang terbuka hijau.
Kedua, percepatan pensertifikatan aset milik Pemda bersama BPN. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas lahan milik daerah, menyelesaikan sengketa pertanahan, melindungi lahan pelayanan publik, serta mendukung iklim investasi yang sehat.
“Kedua kerja sama ini saling berkaitan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kepastian hukum lahan dan pengelolaan air yang baik, pembangunan akan lebih aman dan terencana,” jelasnya.
Ade Kuswara Kunang juga mengajak seluruh perangkat daerah menindaklanjuti kesepakatan ini dengan langkah nyata di lapangan.
Dukungan Penuh Mitra Kerja
Plt. Direktur Operasi dan Pemeliharaan PJT II, Dikdik Permadi Yoffana, menyampaikan komitmen pihaknya untuk bersinergi penuh.
“Kami siap berkolaborasi dalam pemanfaatan serta penataan lahan dan sumber daya air agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk normalisasi sungai dan pengendalian sampah,” kata Dikdik.
Senada, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Suhendar, menyatakan BPN siap mendukung percepatan sertifikasi aset daerah.
“Dengan kepastian hukum atas aset, Pemda akan lebih mudah mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk pelayanan publik maupun investasi daerah. Ini bagian dari reformasi tata kelola pertanahan yang transparan,” pungkas Suhendar.***
