METROBEKASI.CO.ID — Musim hujan datang, reses pun kembali dipenuhi satu kata yang terasa abadi di telinga warga: banjir. Dalam Reses I DPRD Kota Bekasi tahun 2026, mayoritas aspirasi masyarakat masih berkutat pada persoalan genangan air dan infrastruktur lingkungan yang tak kunjung tuntas.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alit Jamaludin, mengungkapkan sekitar 80 persen aspirasi warga berkaitan langsung dengan persoalan banjir.
“Aspirasi masih sama seperti reses sebelumnya. Sekitar 80 persen menyangkut genangan air yang muncul setiap kali hujan deras turun,” ujar Alit saat menyerap aspirasi di Komplek Daperla, Kecamatan Bekasi Timur, Minggu (15/2).
Menurut Alit, banjir di kawasan tersebut bukan disebabkan limpahan air dari wilayah lain, melainkan faktor internal: kontur tanah yang relatif rendah serta kapasitas drainase yang tak memadai.
Ironisnya, hujan singkat saja sudah cukup membuat air meluap ke jalan dan permukiman. Artinya, persoalan bukan pada lamanya hujan, melainkan pada kesiapan infrastruktur menampung debit air.
“Setelah dicek, air cepat naik karena salurannya memang tidak mampu menampung,” jelasnya.
Dalam konteks tata kota, persoalan ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem drainase yang terintegrasi. Jalan boleh mulus, tetapi tanpa saluran air yang memadai, genangan tetap menjadi agenda rutin tahunan.
Sebagai solusi, Alit mengaku telah mengusulkan perbaikan sistem drainase agar masuk dalam program pembangunan 2026. Salah satu rencana konkret adalah pembuatan sodetan saluran menuju Kali Kapuk yang terhubung dengan area Perumahan Juanda.
Sodetan ini diharapkan mampu mempercepat aliran air saat curah hujan tinggi sehingga genangan dapat ditekan.
“Sudah ada rencana sodetan saluran. Itu yang kita dorong supaya genangan bisa berkurang. Mudah-mudahan bisa direalisasikan 2026,” katanya.
Harapan tersebut tentu bergantung pada prioritas anggaran dan konsistensi eksekusi. Sebab di Bekasi, wacana pengendalian banjir kerap lebih deras daripada aliran drainasenya sendiri.
Selain banjir, warga juga menyampaikan aspirasi di sektor ekonomi. Banyak pelaku usaha kecil meminta dukungan agar mampu beradaptasi dengan perubahan pola bisnis yang semakin digital.
Menurut Alit, peningkatan kesejahteraan tak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas warga melalui pelatihan usaha dan pemasaran digital.
“Masyarakat ingin tahu bagaimana berjualan di era digital. Pemerintah tidak hanya hadir lewat bantuan, tapi juga pelatihan dan peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Di tengah transformasi ekonomi, pelaku UMKM memang dituntut adaptif. Tanpa pendampingan, jurang antara potensi dan realisasi bisa semakin lebar.
Alit menilai, perbaikan infrastruktur dan penguatan ekonomi harus berjalan beriringan. Jika banjir berkurang, aktivitas usaha tidak terganggu. Jika kapasitas usaha meningkat, pendapatan warga lebih stabil.
Persoalannya kini bukan lagi pada daftar aspirasi karena daftarnya nyaris sama setiap tahun—melainkan pada konsistensi realisasi.
Bekasi dihadapkan pada pilihan klasik: menjadikan banjir sebagai rutinitas musiman atau momentum pembenahan sistemik. Warga sudah menyampaikan, legislatif sudah mencatat. Berikutnya, publik menunggu eksekusi.
Sebab dalam politik anggaran, yang paling ditunggu bukan janji saat reses, melainkan hasil nyata saat hujan kembali turun. (ADV)
