BEKASI SELATAN – Aliansi Rakyat Miskin Kota (ARMK) menggelar “Aksi Kamisan Jilid 2” pada Kamis (2/10/2025) pukul 15:02 WIB, dengan menyuarakan berbagai tuntutan terkait carut-marut tata kelola pemerintahan Kota Bekasi.
Kali ini, mereka menyoroti sejumlah masalah krusial, mulai dari dugaan korupsi di Dinas Pendidikan hingga proyek infrastruktur yang mangkrak.
Dalam orasi yang berapi-api, massa demonstran menyampaikan lima tuntutan utama dari Aliansi Rakyat Miskin Kota, yaitu:
- Mengembalikan dan meningkatkan kesejahteraan tunjangan para pegawai rendahan.
- Menuntut transparansi total dalam publikasi penerimaan dan pelaksanaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2022–2024.
- Meminta pemutusan kontrak PT ABB dalam proyek Pasar Kranji yang bermasalah dan reformasi birokrasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin).
- Mendesak pertanggungjawaban Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bagian Hukum terkait penyertaan modal tanpa payung hukum yang jelas.
- Meminta bantuan hukum bagi aktivis Bekasi yang ditahan atas tuduhan
Tak hanya itu, tuntutan juga diperluas oleh para aktivis lain yang turut bergabung. Rifky, salah satu aktivis, menyoroti mangkraknya proyek drainase di Kelurahan Jatiluhur RT 02 RW 05, yang ia nilai kurang disosialisasikan dan menyebabkan longsor hingga merusak rumah warga.
Ia mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini. Rifky juga meminta Wali Kota bertindak tegas menangani maraknya pelecehan seksual dan prostitusi online di Kampung Cempaka, Jatisampurna, yang disebutnya sebagai penyumbang HIV/AIDS di kota tersebut.
Aktivis lain, Juhar, membawa isu sensitif terkait Dinas Pendidikan. Ia mendesak Wali Kota Bekasi untuk melakukan “bedol desa” atau perombakan besar-besaran di Dinas Pendidikan karena disinyalir menjadi sarang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Juhar mencontohkan kasus pembangunan WC “sultan” fiktif, dugaan korupsi, pemotongan dana sertifikasi guru, serta penempatan kepala sekolah dan perangkat dinas yang dinilai tidak becus.
Juhar juga menyerukan pembentukan tim pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa dan pemuda untuk mengawasi realisasi dana hibah bagi ketua RW.
Wali Kota Bekasi belum memberikan respons resmi terkait tuntutan demonstran ini. Aksi yang berlangsung damai ini menarik perhatian warga dan aparat keamanan, yang terus berjaga-jaga di lokasi.
Massa berjanji akan terus menyuarakan aspirasinya sampai ada tanggapan dan tindakan nyata dari pemerintah kota.***
