METRO BEKASI — Dari luar, bangunannya berdiri sederhana. Catnya mulai pudar, plafonnya menyerah pada gaya gravitasi, dan dindingnya ditambal lukisan anak-anak agar tak terlalu menakutkan.
Itulah sekelumit gambaran tentang SMP Negeri 62 Kota Bekasi, sekolah negeri yang lahir tahun 2023, tapi sejak berdiri belum punya gedung sendiri masih menumpang di bekas kantor kelurahan.
Ruang kelasnya kecil, pintu tak lengkap, sebagian meja kursi sudah pensiun dini. Tapi jangan salah di tempat yang bagi pejabat mungkin tak layak disebut “sekolah”, anak-anak justru belajar dengan semangat yang kadang bikin haru sekaligus malu.
“Sekolah ini mirip pos ronda, tapi isinya calon-calon pemimpin masa depan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya sambil tersenyum miris.
Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, menatap layar ponsel sambil memutar video viral sekolah itu. Ekspresinya campur aduk, antara prihatin, geli, dan tidak tahu harus tertawa atau menangis.
“Anggaran pendidikan Bekasi besar, Rp1,68 triliun tahun 2023, naik jadi Rp1,9 triliun tahun 2024. Tapi sekolahnya begini. Nasi tumpengnya besar, tapi muridnya makan dari piring kertas sobek,” katanya sambil menahan tawa getir.
Ia menyebut ironi pendidikan Bekasi ini seperti “drama komedi birokrasi”: di atas kertas menang segalanya, di lapangan kalah di segalanya.
“Menang di laporan, KO di lapangan,” katanya.
Baskoro juga mengungkap absurditas klasik: SMP 62 tak punya lahan dan bangunan sendiri.
“Lucu sekaligus miris. Syarat mendirikan sekolah itu harus punya lahan dan bangunan. Tapi aturan itu seperti cuma berlaku buat rakyat kecil, bukan untuk proyek pemerintah,” ujarnya sinis.
Begitu video SMP 62 viral, reaksi pejabat Bekasi bisa ditebak: sidak kilat.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi langsung turun ke lapangan dengan ekspresi khas pejabat daerah yang baru menemukan “surga kebenaran”.
Kalimat pembuka mereka tentu sudah hafal di luar kepala rakyat:
“Kami prihatin.”
Lalu disusul,
“Akan dievaluasi.”
Dan biasanya ditutup dengan,
“Tindak lanjut segera.”
Meski “segera” di Bekasi kadang bisa berarti tahun depan.
Wakil Ketua Komisi IV, Wildan Fatturrahman, bahkan mengaku kaget melihat kondisi sekolah negeri rasa pos ronda itu.
“Kelasnya nggak ada pintu, plafonnya jebol, dindingnya bolong ditutup lukisan. Ini sudah tiga tahun berdiri tapi progresnya nihil,” katanya dengan ekspresi campur kecewa dan bingung, seolah lupa dirinya juga bagian dari sistem yang menyetujuinya.
Lucunya, para siswa tetap belajar. Sebagian tanpa kursi, sebagian menulis di pangkuan, sebagian lagi belajar berdiri.
Mereka tampak menikmati, seolah lomba menulis tercepat di dunia sedang berlangsung di SMP 62.
Dinas Pendidikan: Renovasi Tak Efektif, Lebih Baik Tunggu Mukjizat
Ketika ditanya soal rencana renovasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, menjawab dengan logika khas birokrasi efisien:
“Gedung itu bukan didesain untuk sekolah. Kalau direhab juga boros, jadi tidak efektif,” katanya, pada Kamis 9 Oktober 2025.
Logika yang mungkin masuk akal di spreadsheet, tapi terasa getir di telinga anak-anak yang harus belajar sambil menatap langit-langit bolong.
Bagi Dinas, efisiensi adalah kata kunci; bagi siswa, keteduhan adalah kebutuhan.
Bekasi selama ini dikenal sebagai penyangga Ibu Kota, tapi dalam dunia pendidikan, ia lebih sering jadi penyanggah alasan.
Ketika bangunan sekolah ambruk: “belum anggaran.”
Ketika plafon jebol: “proses tender.”
Ketika viral di media sosial: “kami prihatin.”
Dan entah kenapa, pola ini selalu berulang seperti lagu lama yang diputar di radio rusak.
“Kalau rumah dinas bocor, semalam langsung diperbaiki. Tapi plafon sekolah jebol bertahun-tahun baru heboh setelah masuk TikTok. Ini Bekasi, Bung, bukan film komedi!” sindir Baskoro.
Ironinya, justru para siswa SMP 62 yang paling tabah menghadapi kenyataan. Mereka tetap datang, tetap menulis, tetap bercita-cita.
Mereka tak tahu soal APBD triliunan, tak paham tentang efisiensi, tak peduli soal tender. Yang mereka tahu mereka ingin belajar.
Di ruang kelas dengan kursi pinjaman dan dinding bolong, mereka menulis mimpi. Di bawah plafon yang siap jatuh, mereka menatap masa depan.
Bekasi mungkin tak kekurangan anggaran tapi, seperti kata Baskoro, mungkin kekurangan empati.
Dan selama pejabat masih sibuk berkata “prihatin” sambil berfoto di depan gedung reyot, anak-anak SMP 62 akan terus berdoa dengan polos:
“Semoga besok plafonnya nggak jatuh pas ujian.”
SMP 62 Kota Bekasi hanyalah satu bab kecil dalam buku besar bernama Pendidikan Indonesia. Setiap tahun, anggaran naik tapi sekolah-sekolah seperti ini tak pernah naik kelas.
Bekasi boleh punya mall megah, flyover, dan taman warna-warni. Tapi sejatinya, ukuran kemajuan kota bukan seberapa tinggi gedungnya, melainkan seberapa kokoh sekolahnya.
Dan jika sekolah negeri rasa pos ronda masih dianggap “biasa saja”, maka bukan anak-anak yang gagal belajar tapi kita semua yang gagal berpikir.***
