PARUNG PANJANG – Persoalan truk tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, lagi-lagi menunjukkan wajah ruwetnya. Aktivis Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron menyebut masalah ini tak kunjung selesai karena terlalu banyak pihak bermain dua bahkan tiga kaki.
Hal ini menyusul beredar rekaman suara diduga milik Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono. Dalam rekaman itu, Bambang meyakinkan sejumlah pengusaha tambang bahwa Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tertanggal 19 September 2025, tak akan bertahan lebih dari seminggu.
“Saya yakin betul tidak lebih dari satu minggu. Mudah-mudahan dinamika ini bisa segera selesai sehingga kita bisa berproduksi seperti sedia kala,” ujar suara yang diduga Bambang tersebut sebagaimana dilansir Metro Bekasi, Selasa 30 September 2025.
Alih-alih menegakkan aturan, Bambang dalam rekaman justru terdengar seperti public relation perusahaan tambang. SE Gubernur yang menekankan kepatuhan terhadap Perbup Bogor Nomor 56 Tahun 2023 tentang jam operasional truk tambang, malah dianggap sekadar gangguan sementara.
Bambang bahkan meminta pengusaha bersabar dua–tiga hari. “Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Dinamikanya luar biasa, kita yang disalahkan, saya tidak terima,” katanya lagi.
“Kalau ada kerugian akibat SE Gubernur, jangan sampai terlalu besar. Jaga marwah kita, saya akan perjuangkan teman-teman semua.”masih dalam rekam suara tersebut
Kata-kata “jaga marwah” inilah yang bikin Bro Ron naik pitam. Menurutnya, Bambang sebagai bawahan seharusnya mendukung kebijakan gubernur, bukan memberi harapan palsu ke pengusaha tambang.
“Kok yakin sekali SE Gubernur akan dicabut dalam seminggu? Kok Pak Kadis nggak mau disalahkan? Selama ini yang bandel itu pengusaha tambang dan sopir truk. Perbup 2023 jelas ada, tapi praktiknya kayak kertas tisu sekali pakai, buang,” sindir Bro Ron di akun Instagramnya.
Bro Ron menegaskan penderitaan rakyat Parung Panjang bukan main: macet berjam-jam, polusi debu, suara bising, sampai kesehatan terganggu.
“Marwah apa yang mau dijaga Pak Kadis? Rakyat sudah lama dirugikan. Jangan tunggu RAKYAT MARAH!!” tegasnya.
Kasus ini menunjukkan betapa surat edaran di negeri kita kadang nilainya lebih rendah dari nota belanja. Baru seminggu dikeluarkan, sudah ada janji “akan dicabut”. Bukan hanya tambang yang gali lubang, tapi aturan pun bisa dikubur hidup-hidup.***
