METROBEKASI.CO.ID – PT Mitra Patriot (PTMP) akhirnya resmi melunasi tunggakan biaya operasional Bus Transpatriot kepada PT DAMRI pada Senin (22/12/2025). Meski langkah ini diklaim sebagai bentuk pembenahan internal, penyelesaian utang yang memakan waktu lama ini justru menyisakan pertanyaan besar terkait pengelolaan keuangan BUMD Kota Bekasi di masa lalu.
Momentum pelunasan ini ditandai dengan penyerahan plakat penghargaan dari PT DAMRI kepada manajemen PTMP yang baru. Sebuah seremoni yang terasa ironis, mengingat penghargaan tersebut diberikan hanya karena perusahaan “akhirnya” membayar kewajiban yang sudah lama tertunda.
Menambal Lubang Manajemen Lama
Direktur Utama PTMP, David Rahardja, mengakui bahwa pembayaran ini adalah upaya untuk membereskan “dosa” warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Sejak dilantik lima bulan lalu, David mengaku dibebani tugas berat untuk mencuci piring kotor manajemen lama.
“Hari ini PT Mitra Patriot menuntaskan kewajiban kepada PT DAMRI. Kami mendapat apresiasi karena memang sebelumnya terdapat tunggakan dari manajemen lama,” ungkap David dalam keterangan resminya.
Meski David mengklaim keberhasilan melunasi utang dalam waktu kurang dari lima bulan, publik tetap menyoroti mengapa tunggakan tersebut bisa terjadi dan dibiarkan berlarut-larut hingga merugikan operasional transportasi publik di Bekasi.
Transparansi Masih “Gelap”
Kritik tajam muncul ketika manajemen PTMP enggan membocorkan nominal pasti dari utang yang dilunasi tersebut. Sikap tertutup ini dianggap kontradiktif dengan semangat profesionalisme BUMD yang seharusnya mengedepankan transparansi publik.
Tanpa adanya keterbukaan informasi mengenai berapa anggaran yang dikeluarkan dan dari mana sumber dananya?, apakah murni pendapatan perusahaan atau subsidi APBD? klaim mengenai “BUMD yang sehat” masih dianggap terlalu dini.
Ujian Berat Selanjutnya: PAD
Penyelesaian utang hanyalah langkah kecil di tengah tumpukan masalah transportasi massal di Kota Bekasi. David Rahardja menegaskan bahwa ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini bukan akhir. Justru ini langkah awal untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.***
